2 hours ago
2
CNN Indonesia
Senin, 13 Okt 2025 12:05 WIB
Pfresiden AS Donald Trump mulai ragu tunjuk eks PM Inggris Tony Blair jadi Ketua Dewan Pengawas Perdamaian Gaza. (AFP/BRENDAN SMIALOWSKI)
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai ragu bahwa eks Perdana Menteri Inggris Tony Blair bisa bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
Dalam pernyataan kepada wartawan di pesawat Air Force One, Trump terdengar tak yakin mengenai keterlibatan Tony Blair di dewan yang akan mengawasi pemerintahan Gaza pascaperang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertama, saya ingin lihat apakah Tony populer di kalangan semua orang, karena saya tidak tahu pastinya," ucap Trump, seperti dikutip Al Jazeera.
Trump mengatakan bahwa ia ingin memastikan lebih dulu apakah Tony Blair cocok untuk memerankan posisi di dewan tersebut.
"Saya suka Tony, saya selalu menyukai Tony, tapi saya harus memastikan bahwa dia adalah pilihan yang dapat diterima semua orang," ucapnya.
Nama Tony Blair sebelumnya masuk dalam daftar anggota "Dewan Perdamaian" yang bertugas mengawasi pemerintahan baru Gaza dalam proposal damai Trump yang dirilis Gedung Putih pada 29 September lalu.
Namun, penunjukan Tony Blair mendapat kritik luas karena masa lalunya. Dulu, Blair terlibat dalam invasi AS ke Irak pada 2003 yang merenggut ribuan nyawa.
Mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn, mengatakan bahwa peran Blair dalam invasi AS ke Irak membuatnya sama sekali tak pantas terlibat dalam misi perdamaian di Gaza.
"Keputusan fatal Tony Blair untuk menginvasi Irak telah merenggut ribuan nyawa. Dia seharusnya tidak berada di dekat Timur Tengah, apalagi Gaza. Bukan Blair, Trump, maupun Netanyahu yang berhak menentukan masa depan Gaza, melainkan rakyat Palestina," ucapnya.
Tony Blair merupakan perdana menteri Inggris pada 1997 hingga 2007. Ia jadi pemimpin dunia yang paling vokal mendukung Presiden AS George W. Bush meluncurkan invasi ke Irak.
Di bawah kepemimpinan Blair, Inggris mengirim puluhan ribu tentara untuk ikut dalam operasi militer. Tony Blair saat itu membujuk publik dan parlemen dengan mengaku punya laporan intelijen bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang bisa digunakan dalam waktu singkat.
Beberapa tahun setelahnya, tidak ditemukan bukti bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal seperti yang diklaim Tony Blair. Reputasi Tony Blair pun rusak karena ini.
(blq/bac)
