Ragam Komentar Usai Polemik Ijazah Jokowi Disinggung Megawati

Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri ikut mengomentari polemik ijazah seseorang yang belakangan diperbincangkan publik. Diketahui, permasalahan ijazah ini lekat dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menghadapi tudingan ijazah S1 miliknya adalah palsu.

Pernyataan Megawati itu pun menuai respons. Simak poinnya dirangkum detikcom.

Pernyataan Megawati

Megawati mengungkit ramainya kasus tuduhan ijazah palsu yang belakangan berkaitan dengan Jokowi. Megawati menyarankan sang pemilik menunjukkannya ke publik jika ijazah itu benar.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran buku 'Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)' di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5).

"Yo orang banyak kok sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah, bener opo nggak?" ujarnya.

"Ya kok susah amat ya, kan kalau di ijazah betul gitu, kasih aja, 'ini ijazah saya', gitu, lho," lanjutnya.

Projo Balas Megawati

Relawan Pro Jokowi (Projo) merespons Megawati. Projo menyebut Jokowi menempuh langkah hukum terkait tudingan ijazahnya lantaran isu itu bukan sekali ini mencuat.

"Pelaporan kasus tersebut adalah jalan terakhir yang dilakukan setelah Pak Jokowi dah pihak-pihak lain menyampaikan data dan fakta bahwa ijazah S1 Pak Jokowi asli, tidak palsu. Para penuduh terus melancarkan tuduhan itu dengan mengabaikan data dan fakta. Tentu ada motif di balik tuduhan itu," kata Ketum Projo Budi Arie Setiadi kepada wartawan, Kamis (15/5).

"Publik harus tahu, maka perlu ada proses hukum. Supaya jelas alasan mereka berbuat itu. Apakah motif dendam, ekonomi, atau politik. Publik akan tahu di pengadilan nanti," tambahnya.

Budi Arie menilai Megawati seharusnya membantu untuk menghentikan upaya para penuduh tersebut. Karena, menurutnya, PDIP pernah mencalonkan Jokowi sebagai kepala daerah bahkan sebagai presiden yang di dalam prosesnya ada pelengkapan syarat administratif.

"Kasus hukum ini tidak akan terjadi jika obyektifitas dijunjung tinggi, sebaiknya Ibu Mega juga sejak lama menyatakan atau meminta para penuduh itu menghentikan tindakan mereka. Mengapa? Karena PDIP yang mencalonkan Pak Jokowi sebagai kepala daerah dan presiden 2 periode," katanya.

"Syarat-syarat administratif dan politis tentu sudah dipenuhi dengan proper sehingga bisa menjadi calon dalam pilkada dan pilpres," tambahnya.

Lebih lanjut, Budi Arie menyebut Projo melihat tuduhan ijazah palsu bukan sekadar untuk mendiskreditkan Jokowi. Menurutnya, negara juga perlu meluruskan tuduhan ini karena Jokowi pernah memimpin bangsa selama dua periode.

"Pak Jokowi pernah memimpin Kota Solo, DKI Jakarta, dan RI selama lebih dari 20 tahun. Negara juga berkepentingan meluruskan masalah ini," katanya.

PDIP: Megawati Tak Sebut Nama Jokowi

"Pernyataan Ibu Megawati itu tidak menyebut nama Jokowi, mestinya pendukung Jokowi tidak perlu baper," kata Guntur saat dihubungi, Kamis (15/5).

Guntur menyampaikan Megawati hanya sekadar menyampaikan kewarasan umum ketika ada pihak yang meragukan keaslian ijazah Jokowi. Dia menyebut yang dilakukan pihak Jokowi bukannya membuktikan tapi justru merepotkan banyak lembaga.

"Pernyataan Ibu Megawati itu mewakili kewarasan umum, kalau ada yang meragukan, kita kan tinggal ngasih buktinya. Misalnya ada yang nanya ijazah kita, tinggal diperlihatkan selesai. Atau misalnya ada yang meragukan identitas kita, soal umur contohnya, tinggal perlihatkan KTP. Jadi tidak perlu ribet, diperpanjang sampai masuk ke ranah hukum. Semua lembaga dibuat repot," ucap dia.

"Penyelesaiannya sederhana, tinggal kumpul, silaturahim, ngomong baik-baik, perlihatkan dan buktinya yang menjadi pokok persoalan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Guntur menilai Megawati justru mengedepankan nilai-nilai musyawarah tekait polemik ijazah Jokowi. Megawati, menurut dia, tidak ingin semua persoalan dibuat ribet dan ribut.

"Ini sesuai dengan nilai-nilai kita: musyawarah. Ibu Megawati tidak spesifik mengomentari soal isu ijazah palsu atau Jokowi (tidak ada nama itu disebut) tapi Ibu Megawati sebagai orang tua, sebagai ibu ingin semua persoalan diselesaikan dengan baik-baik, jangan dibikin ribet dan ribut," ujar dia.

Kata Kuasa Hukum Jokowi

Kuasa Hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara, merespons pernyataan Megawati yang menyarankan ijazah itu ditunjukkan ke publik. Rivai menganggap polemik ijazah itu telah dipolisitir.

"Persoalan ini tidak sesimpel yang dipahami, namun sudah dipolitisir dan bertujuan menjatuhkan klien kami," kata Rivai kepada wartawan, Kamis (15/5).

Rivai mengatakan pihaknya pun menyerahkan proses tersebut kepada penegak hukum. Dia mengatakan saat ini Jokowi tak bisa langsung membuka ijazah tersebut, lantaran telah diserahkan ke Bareskrim Polri.

"Untuk itu, agar tidak membuat gaduh maka kami serahkan pada proses hukum dan kemarin juga ijazah aslinya sudah diserahkan pada Bareskrim," ujarnya.

Lebih lanjut, Rivai mengatakan sejak awal pihaknya telah menduga jika permintaan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) agar Jokowi membuka ijazahnya bukan untuk menguji kebenaran. Namun, kata dia, mereka berniat untuk memojokkan dan mendiskreditkan.

"Dugaan mana terbukti, di mana UGM melalui Rektor dan Dekannya sudah menunjukkan copynya dan menjelaskan jika ijazah tersebut sah. Namun yang terjadi mereka mempermasalahkan font (huruf) dan fotonya, sehingga dugaan kami benar adanya," tuturnya.

(fca/fca)