6 hours ago
4
CNN Indonesia
Jumat, 04 Jul 2025 20:30 WIB
Pemerintah akan melakukan digitalisasi penyaluran bansos melalui Portal Perlinsos yang segera diuji coba. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki).
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan mengungkap rencana pemerintah mendigitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Portal Perlinsos.
Luhut mengatakan langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo ingin mempercepat transformasi digital layanan publik, khususnya dalam sistem perlindungan sosial.
"Salah satu inisiatif utama yang tengah kami siapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang ditopang oleh DPI: identitas kependudukan digital dan data biometric sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform," kata Luhut melalui akun [email protected], Jumat (4/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Portal Perlinsos akan memungkinkan masyarakat mengakses langsung proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos. Proses-proses itu bisa dipantau secara digital dan mandiri.
Luhut menyampaikan pemerintah akan membuat proyek percontohan (pilot project) dalam waktu dekat. Uji coba akan berfokus pada digitalisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
"Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik," ujarnya.
Luhut menilai pelaksanaan proyek percontohan sangat penting. Dia berharap pelaksanaannya harus disertai evaluasi menyeluruh dan penyusunan rekomendasi konkret.
"Agar model ini bisa direplikasi secara nasional dalam waktu dekat," ucapnya.
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membenahi persoalan data bansos. Pemerintah meluncurkan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan selama ini ada 1,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai kriteria. Melalui DTSEN, pemerintah memindahkan penyaluran ke orang-orang yang berhak.
Saifullah mengatakan peralihan ke DTSEN masih dalam proses. Ada kemungkinan penyaluran bansos terlambat karena proses tersebut.
"Mereka dapat, tapi enggak langsung cepat dapat karena mereka harus buka rekening dulu bagi yang 1,9 juta itu. Karena ini penerima baru, KPM baru," ujar Saifullah pada jumpa pers di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6).
(dhf/agt)
