Pemerintah Bentuk 2 Desk Baru Tangani Karhutla dan PPMI-TPPO

Jakarta -

Pemerintah membentuk dua desk baru terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Dua desk ini diluncurkan oleh Menko Polkam Budi Gunawan.

"Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Desk Koordinasi Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ucap Budi Gunawan dalam jumpa pers di Kantornya, Kamis (13/3/2025).

Budi Gunawan menyampaikan itu setelah melakukan rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait, termasuk TNI-Polri dan Kejaksaan Agung. Selain itu sejumlah gubernur juga mengikuti rapat.

Budi menjelaskan untuk desk koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan leading sector-nya adalah Kepala BNPB, Menteri Kehutanan, Panglima TNI, Kapolri, dan Menteri Lingkungan Hidup. Sedangkan desk koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia leading sector-nya adalah Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.

Budi mengatakan dua desk ini juga melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, yakni dari Kemensetneg, Kemendagri, Kemenlu, dari TNI, Polri, dan Kejagung. Kemudian Kementerian PMI/BP2MI, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Komdigi, Kemenimipas, Kementerian ATR/BPN, Kemenkes, Kemensos, Kemenaker, dan Kementan.

Budi mengatakan KSP, Kantor Komunikasi Presiden, BIN, PPATK, BNPB, BMKG, Bakamla, dan BNPT, Badan Informasi Geospasial, juga dilibatkan. Tak hanya itu, gubernur dari beberapa wilayah rawan kebakaran hutan, yaitu Lampung, Jambi, Riau, Kepri, Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, serta para pangdam, kapolda, dan kajati juga ikut terlibat.

"Untuk kebakaran hutan, berdasarkan prediksi dari BMKG, meskipun saat ini beberapa wilayah masih mengalami musim penghujan, namun di beberapa wilayah sudah mulai beberapa titik hotspot api, dan diprediksi puncaknya terjadi Juni-September 2025 dengan daerah rawan hotspot api yaitu di Gorontalo, kemudian Riau, NTT, Sumsel, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalsel, Kalteng, Sumbar, Sumut, Kalbar, Kaltim, dan Papua Selatan," katanya.

Menurut Budi, saat ini pemerintah juga sudah menyiapkan langkah mitigasi untuk antisipasi bencana karhutla di musim kemarau. Dia berharap, dengan adanya antisipasi ini, Indonesia bisa mencapai zero karhutla sebagaimana keinginan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita berharap, dengan ada desk ini, sebagaimana perintah Bapak Presiden, Indonesia bisa mencapai zero karhutla, dan membangun sistem mitigasi dan pencegahan semakin baik, karena karhutla tidak hanya memiliki dampak lingkungan, tapi juga memiliki dampak geopolitik di kawasan regional kita. Hal ini butuh kolaborasi, sinergisitas tidak hanya pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga swasta dan masyarakat bersama-sama menjaga lahan mereka jangan sampai ada yang terbakar," jelasnya.

Budi mengungkapkan dalam rapat koordinasi ini juga ada beberapa usulan seperti pembukaan lahan dan relawan penanganan kebakaran hutan. Menurutnya, ide itu akan dijadikan model untuk ditularkan daerah lainnya yang tergabung dalam Satgas Darat Penanganan kebakaran hutan dan lahan

Lebih lanjut, dia juga menjelaskan mengenai desk perlindungan pekerja migran. Dia mengatakan pekerja migran adalah salah satu yang harus dilindungi karena merupakan pahlawan devisa negara.

"Kita semua tahu pekerja migran kita merupakan pahlawan devisa, di mana redenominasi-nya mencapai Rp 251 triliun pada 2024. Tentu kontribusi ini sangat berarti, dan pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan maksimal dengan membentuk desk perlindungan PMI dan tindak pidana perdagangan orang," katanya.

Budi juga menyoroti marak kasus kejahatan terkait pekerja migran. Dia mengatakan pemerintah berharap terbentuknya desk ini bisa meminimalkan kejahatan pekerja migran.

"Tahun 2024 tercatat lebih dari 40 ribu kasus, terkait pekerja migran kita termasuk kejahatan eksploitasi, kekerasan, penyelundupan manusia, dan deportasi ilegal. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan semua kasus terkait PMI dapat tertangani semakin baik, dan secara bertahap terjadi penurunan jumlah kasus yang mengindikasikan penanganan kasus-kasus pekerja migran Indonesia dari hulu sampai hilir," pungkasnya.

(zap/dhn)