Ketua DPP-DPW Bantah Sekjen PPP soal 20 DPW Ingin Ketum Baru di Muktamar

Jakarta -

Ketua DPP PPP dan sejumlah ketua DPW PPP buka suara soal kabar 20 DPW ingin ketua umum baru PPP pada Muktamar 2025. Ketua DPP PPP dan Ketua DPW Jakarta hingga Sumatera Utara (Sumut) membantah kabar itu, yang disampaikan Sekjen PPP Arwani Thomafi.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua DPP PPP Tengku Amri M Ali, Ketua DPW Jakarta Saiful Rahmat Dasuki, Ketua DPW NTT Djainudin Lonek, hingga Ketua DPW Sumut Jafaruddin Harahap. Saiful menyebut klaim itu dilakukan oleh oknum PPP yang ingin membuat gaduh partai.

"Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung calon Ketua Umum PPP dari luar partai adalah tidak benar," kata Saiful membacakan pernyataan di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).

"Penyesatan informasi itu dilakukan oleh oknum PPP yang ingin membuat gaduh PPP mengatasnamakan pengurus PPP di daerah-daerah untuk kepentingan pribadinya," lanjutnya.

Saiful mendukung penuh hasil Mukernas PPP pada 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta. Pada mukernas itu diputuskan tidak ada perubahan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PPP terkait persyaratan calon Ketum PPP.

Karena itu, Saiful menolak upaya politis yang dimotori Arwani Thomafi. Menurutnya, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan DPP untuk mengambil alih partai secara inkonstitusional.

"Menolak upaya segelintir petualang politik yang dimotori oleh Arwani Thomafi, yang terus berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat," tegas Saiful.

"PPP terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen bangsa yang ingin ikut berkhidmat dan menjadi energi baru bagi kebangkitan PPP, tetapi tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi Partai PPP sebagaimana layaknya partai atau organisasi lainnya," lanjut dia.

Saiful lantas meminta para oknum menghentikan petualangannya di PPP menjelang muktamar. Sebab, lanjut dia, PPP butuh kerja keras dan soliditas untuk kembali ke Pemilu 2029.

"Mengajak pengurus dan kader-kader PPP, khususnya di daerah-daerah, untuk terus menjaga ghirah (semangat) perjuangan sesuai khidmat dan prinsip perjuangan PPP dan kita sambut Muktamar PPP dengan riang gembira, penuh silaturrahim, dan kesejukan," imbuh Saiful.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PPP Tengku Amri M Ali menilai persoalan menghadapi muktamar adalah dinamika wajar. Salah satunya adanya perbedaan pandangan dalam melihat siapa figur untuk memimpin PPP ke depan.

"Itu bukan persoalan yang aneh. Salah satu agenda muktamar adalah memilih ketua umum. Siapa yang akan menentukan ketua umumnya, para muktamirin berserta dengan pemimpinan wilayah dan dewan pemimpinan cabang," jelas Amri.

Ali tak mempersoalkan calon ketua umum hasil muktamar nanti berasal dari internal atau eksternal partai. Yang penting, kata dia, prosesnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART yang telah disepakati bersama.

"Seharusnya kita concern disini dulu, setelah mukernas, menginventarisasi apa saja yang harus dilakukan dan itu harus dijabarkan menjadi program kerja. Tidak justru kemudian membuat statement-statement yang memancing kegaduhan," terang Amri.

"Ya, kita hadapi muktamar itu secara soft, secara sejuk. Perbedaan pandangan adalah rahmat, jangan itu menjadi sumber konflik lagi," tuturnya

Sementara itu, Ketua DPW Sumut Jafaruddin Harahap menyayangkan polemik yang terjadi di internal partai. Sebab, menurutnya, situasi partai sedang tidak baik.

"Statement-statement yang kadang harus dilakukan melalui sebuah kajian, tidak hanya ekspose, itu seharusnya ada kuorum dan mekanisme yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan," ucap Jafaruddin.

Menurutnya, seluruh kader seharusnya kompak bangkit dari situasi yang ada saat ini. Lebih lagi, PPP sudah kehilangan kursi legislatif di tingkat nasional.

"Kalau ada yang melakukan tindakan yang membuat perpecahan, ini mengkhawatirkan bagi kader-kader partai di tingkat bawah. Ini sangat merugikan Partai Persatuan Pembangunan," ucap dia.

"Kami pikir bahwa apa yang diklaim oleh pengurus DPP (sekjen) hari ini, ini tidaklah pantas dan tidak wajar. Kita berharap DPP itu melakukan sebuah forum, apakah dalam bentuk rapimnas atau mukernas, untuk menentukan arah," jelas Jafaruddin.

Lebih jauh, Jafaruddin tidak menutup diri terkait calon ketua umum yang akan maju pada Muktamar 2025. Namun dia menilai Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono telah mengantarkan partai sampai pemilu terlaksana dengan baik.

"Walaupun hasilnya itu adalah hasil yang kita tidak sangka-sangka, Pak Mardiono sudah melakukan kerja-kerja politik selama ini dengan baik. Jadi tidak ada hal yang harus kita khianati atau kita diskriminasi kepada Pak Mardiono," pungkasnya.

Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi sebelumnya menyebut sebanyak 20 DPW PPP se-Indonesia, termasuk dari Jawa Timur, sepakat ingin memilih Ketua Umum PPP yang baru. Hal ini juga selaras dengan keinginan majelis partai dan para ulama di PPP.

"Hal ini sejalan dengan spirit rekomendasi Mukernas yang mendorong agar Muktamar 2025 bertemakan transformasi PPP untuk Indonesia. Transformasi sebagai keinginan adanya perubahan baik dari kepemimpinan, tata kerja, keorganisasian, juga cara pandang, termasuk strategi pemenangan pemilu itu harus menjadi mindset agenda perubahan," kata Arwani dilansir detikJatim, Minggu (11/5).

"Lebih dari 20 DPW menginginkan perubahan, ingin ketua umum baru, termasuk para pimpinan majelis, para kiai mendorong Muktamar 2025 adalah momentum untuk memilih ketum baru," tambahnya.

(ond/rfs)