7 Program Prioritas Herman Deru Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Sumsel

Jakarta -

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru (HD) mengungkapkan tujuh program prioritas dalam upaya percepatan kesejahteraan rakyat dan Pembangunan di Sumsel. Hal akan dijalankan bersama Wakil Gubernur Cik Ujang.

"Setiap pekerjaan yang sukses selalu diawali rencana yang baik. Makanya kita harus melakukan rencana dan penyusunan ini dengan berbasis data," ujar HD, dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal tersebut ia paparkan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 dalam rangka Penyusunan RKPD Provinsi Sumsel Tahun 2026 di Ballroom Hotel Novotel.

"Rencana tanpa ada data hasilnya juga akan sporadis," lanjutnya.

Adapun 7 program prioritas yang dipaparkan oleh HD, yakni:

1. Kualitas SDM Yang Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesehatan, Pendidikan, IPTEK, Keterampilan, Peran Perempuan, Pemuda, Keluarga Dan Penyandang Disabilitas;

2. Ketahanan Ekonomi Berbasis Sumber Daya Lokal Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan Serta Hilirisasi Dan Industrialisasi Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat;

3. Ketangguhan Daerah dengan Mendorong Ketahanan Pangan, Energi, Air, Ekonomi Hijau Dan Ekonomi Biru;

4. Pemerataan Dan Pembangunan Infrastruktur Yang Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota Serta Pelayanan Dasar Yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;

5. Kesempatan Berusaha Dan Lapangan Kerja Serta Perlindungan Sosial Yang Terjaga Untuk Menurunkan Angka Kemiskinan;

6. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparatur, Kapasitas Fiskal, Transparansi Dan Akuntabilitas Serta Pemanfaatan Teknologi Informasi Menuju Pelayanan Publik Yang Berkualitas;

7. Kehidupan Beragama, Seni Dan Budaya Dalam Masyarakat Yang Menjunjung Tinggi Toleransi, Berorientasi pada Kearifan Lokal.

Menurutnya HD, Musrenbang 2025 dalam rangka penyusunan RKPD adalah awal dari pembangunan daerah. Melalui RKPD ini diharapkan ada kesamaan pandangan, kesamaan gerak dan kesamaan aksi bagi Bupati/Walikota.

Karena itu Bupati/Walikota di Sumsel harus tahu bahwa bingkai besar mereka adalah Sumsel dan Sumsel juga menuju bingkai besar nasional. Hal itu diistilahkannya sebagai hierarki dalam pelaksanaan pembangunan.

HD mengatakan Musrenbang RKPD ini penting dilakukan setiap tahun dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumsel untuk satu tahun ke depan, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian yang diwakili oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Dr Ir Restuardy Daud mengatakan mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua yang terlibat dalam dalam penyusunan RKPd 2026. Di mana Pemda telah menetapkan tema pembangunan yaitu
'Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang Berkelanjutan' yang mereka cermati juga ikut mendukung tema dalam rencana awal RKP 2026.

Kemendagri juga mencermati berbagai indikator makro yang dijabarkan kepala Bappeda. yang sejatinya telah disusun adalah untuk mencapai atau menjadi bagian memperkuat agregat target nasional dengan memperhatikan SDA maupun kemampuan dan potensi yang ada di Provinsi Sumsel.

"Konsistensi ini, kami titipkan kepada jajaran Pemprov Sumsel sebagai wakil pusat di daerah untuk bersama-sama memfasilitasi proses pembinaan umum dan urusan pemerintahan 17 kab/kota agar rencana pembangunan kab/kota juga dapat disusun selaras dengan tema nasional maupun tema provinsi 2026," jelas Dr Restuardy.

Sebagai informasi, selain Dr Restuardy, acara ini juga turut dihadiri oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS RI yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Inovasi Pendanaan Pembangunan Bappenas Dr Raden Siliwanti, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, Anggota DPD RI Dapil Sumsel Dr Ratu Tenny Leriva, dan Staf Ahli TP PKK Provinsi Sumsel Lidyawati Cik Ujang.

(hnu/ega)