Thailand Batalkan Rencana Legalisasi Kasino Usai PM Diskors

Kabinet Thailand membatalkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan melegalkan perjudian kasino di negara tersebut. Langkah itu diumumkan setelah Perdana Menteri (PM) Paetongtarn Shinawatra diskors dari jabatannya menyusul skandal telepon sensitif dengan mantan pemimpin Kamboja.

RUU yang disebut RUU "kompleks hiburan" itu menjadi proyek utama bagi Partai Pheu Thai yang berkuasa, namun kini sedang goyah buntut keputusan Mahkamah Konstitusional menjatuhkan skorsing terhadap Paetongarn.

RUU itu bertujuan melegalkan kasino dan meningkatkan perekonomian negara yang sedang lesu dengan menjadikannya sebagai pusat perjudian regional.

Sebagian besar bentuk taruhan adalah ilegal di Thailand, dan Partai Pheu Thai berpendapat RUU tersebut akan mengakhiri industri perjudian bawah tanah yang berkembang pesat dengan merangkulnya sebagai arus utama.

Namun, Partai Pheu Thai kini hanya memiliki mayoritas parlemen yang tipis setelah ditinggalkan mitra koalisi imbas skandal yang membuat Paetongtarn diskors.

Oleh karena itu, seperti dilansir AFP, Selasa (8/7/2025), kabinet pemerintahan Thailand memutuskan untuk mencabut RUU tersebut, yang menurut juru bicara pemerintah Jirayu Huangsab, dikarenakan masih "membutuhkan lebih banyak penelitian yang memerlukan pemahaman lebih lanjut dan konteks sosial".

Wakil Menteri Keuangan Thailand, Julapun Amornvivat, mengatakan bahwa mereka "menerima bahwa ini bukan waktu yang tepat".

"Sangat disayangkan, penundaan ini merupakan kesempatan yang hilang bagi negara," ucapnya saat berbicara kepada media.

Simak Video: Ekspresi PM Thailand Usai Diskors dari Jabatannya

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Paetongran yang memimpin Partai Pheu Thai diskors dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi Thailand pekan lalu, sembari menunggu penyelidikan etika atas perilakunya selama percakapan telepon diplomatik dengan negara tetangga Kamboja.

PM berusia 38 tahun itu berusaha meredakan pertikaian teritorial kedua negara yang memicu bentrokan perbatasan, hingga menewaskan seorang tentara Kamboja pada akhir Mei lalu.

Wakil PM dan Menteri Dalam Negeri Thailand, Phumtham Wechayachai, menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) PM Thailand hingga penyelidikan terhadap Paetongtarn selesai dilakukan, yang diperkirakan memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan.

Sebelum diskors, Paetongtarn telah merencanakan perombakan kabinet, dan sebagai hasilnya, dia tetap memegang peran kabinet sebagai Menteri Kebudayaan.

(nvc/ita)