2 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 mampu mencapai 5,2 persen year on year (yoy).
Hal itu ditopang proyeksi kencangnya geliat ekonomi tanah air pada kuartal terakhir tahun ini. Sang Bendahara Negara meyakini perekonomian Indonesia di kuartal IV 2025 sanggup melebihi 5,5 persen.
"Triwulan keempat tahun ini saya harapkan pertumbuhan ekonomi di atas 5,5 persen. Jadi, full year bisa 5,2 (persen)," tegasnya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN Indonesia, Jakarta Selatan, Senin (27/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini kan baru Oktober, hampir habis, saya akan lihat akhir Oktober (2025) seperti apa. Kalau masih belum terlalu cepat, saya akan gelontorkan lagi uang dari kas saya yang di bank sentral ke sistem perekonomian. Supaya ekonominya semakin jalan," imbuh Purbaya.
Ia juga berjanji menaikkan geliat perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun. Misalnya, pada 2026 yang diyakini bakal tumbuh 6 persen secara tahunan.
"Jadi, saya harapkan tahun depan (2026) bisa di atas 6 persen. Walaupun angka anggaran seperti itu ya. Saya pikir selama program-program dijalankan harusnya bisa lebih cepat. Karena private sector juga saya harapkan tahun depan bisa jalan lebih aktif. Tahun depannya lagi lebih cepat lagi. Mungkin di tahun kelima kita sudah kelihatan, tahun kelima Pak Prabowo ya, sudah mulai lihat tuh bayangan-bayangan ke 8 persen," tuturnya.
Purbaya baru menjabat sebagai menteri keuangan pada Senin (8/9), menggantikan Sri Mulyani. Langkah penting yang dia lakukan demi menggenjot perekonomian Indonesia adalah memindahkan separuh saldo anggaran lebih (SAL) yang selama ini mengendap di Bank Indonesia (BI) ke perbankan.
Ia melakukan penempatan Rp200 triliun kepada lima bank BUMN. Rinciannya, BRI Rp55 triliun, BNI Rp55 triliun, Bank Mandiri Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.
Duit pemerintah yang nganggur di BI, menurut hitungannya, dalam beberapa tahun terakhir bahkan sempat tembus Rp500 triliun.
Namun, pemerintah harus membayar bunga sekitar 6 persen per tahun dari uang mengendap itu.
Purbaya mencontohkan dirinya membayar bunga Rp24 triliun per tahun dari Rp400 triliun duit negara yang disimpan di bank sentral.
Ia menyebut cost yang dikeluarkan dari inefisiensi pengelolaan anggaran itu merupakan kerugian negara.
Oleh karena itu, ia meminta anak buahnya di Direktorat Jenderal (Ditjen) Anggaran untuk mempelajari semua aspek hukum. Ini ditempuh demi memindahkan duit Rp400 triliun ke APBN.
"Saya sedang pikir, sekarang tuh masih ada Rp400 triliun uang yang di luar sistem APBN, di BI, tapi enggak bisa masuk ke penerimaan negara. Saya suruh pelajari, anak buah saya di Anggaran, bisa enggak itu (dipindahkan)? Pelajari semua hukum yang ada, yang memungkinkan uang itu masuk ke APBN," tegasnya.
"Jadi, defisit bisa saya kurangi atau saya bisa pakai itu (Rp400 triliun) untuk mendorong perekonomian lebih jauh. Jadi, optimalisasi manajemen cash flow juga itu amat penting," sambung Purbaya.
(skt/sfr)
