1 day ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto mengaku menghadapi tekanan dan godaan saat menegakkan aturan terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum.
Prabowo mengatakan dirinya kerap mendapat berbagai permintaan, bahkan upaya penyogokan sejak menjabat sebagai presiden.
Kendati demikian, ia menegaskan memilih berpegang pada aturan dan tidak terlibat dalam praktik-praktik menyimpang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya setahun aja jadi presiden geleng-gelang kepala, saya berapa kali saya mau disogok, bolak balik datang minta ini minta itu. Tegakkan aturan, saya ga ikut yang lain-lain," ujar Prabowo dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan di Karawang, Rabu (7/1).
Ia lalu menceritakan penolakannya saat diminta mempelajari daftar puluhan perusahaan yang melanggar aturan dan terancam dicabut izinnya.
Prabowo mengaku sengaja tidak ingin melihat daftar tersebut demi menjaga independensinya.
"Kemarin saya dikasih daftar 'pak ini sekian puluh perusahaan yang melanggar yang mau dicabut izinnya, silakan bapak pelajari', saya bilang saya nggak mau, karena saya takut ada teman saya di situ, ya kan, ga enak, takut saya bisa terpengaruh," ujarnya.
Menurut Prabowo, ia khawatir keterkaitan personal bisa memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ia memilih untuk tidak mengetahui identitas pihak-pihak yang melanggar.
"(Nanti) begitu lihat 'eh ini Gerindra lagi' jadi lebih baik saya nggak lihat. Jadi kalau dicabut silahkan aja. Jadi saya enggak mau baca karena saya enggak mau terpengaruh," terangnya.
Prabowo menegaskan penindakan terhadap pelanggaran hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi dari dirinya, termasuk jika pelanggaran dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedekatan politik.
"Kemarin ada menteri, ada anggota DPR, saya serahkan ke aparat penegak hukum, mereka tanya pak petunjuk? (saya bilang) yang melanggar tindak, sederhana," tegasnya.
Arahan Prabowo dijalankan oleh jajarannya, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Amran mengaku telah mencabut ribuan izin usaha yang melanggar ketentuan, termasuk milik pelaku usaha yang memainkan harga pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET).
Ia mengakui kebijakan tersebut kerap menuai kritik. Namun, menurutnya, langkah tegas itu harus diambil demi menjalankan perintah Sang Kepala Negara.
"Terkadang kami disampaikan bahwa Menteri Pertanian terkesan kejam. Padahal izin yang kami cabut sudah mencapai 2.300 di seluruh Indonesia. Ini adalah izin yang berada di bawah perintah Bapak Presiden," ujar Amran di tempat yang sama.
(ldy/sfr)
