Menkop Sebut KDKMP Jadi Instrumen Perjuangan Ekonomi Masyarakat Desa

3 hours ago 2

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengembangkan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk memperkuat perekonomian rakyat di pedesaan. Koperasi desa tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi penyalur program pemerintah, penyedia kebutuhan pokok murah, hingga layanan kesehatan di tingkat desa.

Menteri Koperasi dan UKM, Fery Juliantono, menegaskan KDKMP dirancang untuk menjawab persoalan struktural ekonomi masyarakat pedesaan. Bahkan Fery menyebut, bahwa KDKMP ini bisa menjadi instrumen perjuangan perekonomian masyarakat, terutama di pedesaan.

"Saya merasa KDKMP ini sebagaimana yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah alat instrumen perjuangan ekonomi rakyat terutama masyarakat di pedesaan. Selain menyalurkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, koperasi desa juga berfungsi sebagai penyalur program pemerintah seperti bansos dan BLT," ujar Fery dalam acara 'The Big Idea Forum' CNN Indonesia bertajuk 'Urgensi Data Desa Presisi untuk Koperasi Desa Merah Putih'.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih jauh, Fery menekankan bahwa efektivitas koperasi desa bergantung pada dukungan data desa yang presisi. Data akurat memungkinkan distribusi bantuan tepat sasaran, sekaligus memperkuat koperasi sebagai pengelola hasil pertanian, hortikultura, hingga tangkapan nelayan.

"Kalau koperasi desa ditopang data akurat, ini akan menjadi 'duet maut'. Masyarakat pedesaan bisa cepat keluar dari kemiskinan, mengurangi keterbelakangan, sekaligus menghilangkan praktik salah sasaran," tambahnya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menambahkan inisiatif pendirian KDKMP ini sebagai momentum yang tidak boleh disia-siakan. Menurutnya, gagasan koperasi desa bukan hanya visi Presiden Prabowo, melainkan juga cita-cita para pendiri bangsa.

"Momentum tidak datang dua kali. Presiden menghidupkan kembali gagasan koperasi desa yang sebenarnya adalah amanat pendiri bangsa. Dengan basis data presisi, koperasi bisa bergerak di tiga sektor vital, yakni produksi, distribusi, dan industri," ujar Rieke.

Ia menambahkan, sejarah mencatat banyak tokoh bangsa yang meletakkan dasar sistem keuangan berbasis koperasi. Salah satunya Raden Mas Margono Djojohadikusumo yang berperan penting dalam lahirnya sistem perbankan koperasi pra-kemerdekaan dan kemudian menjadi salah satu pendiri BNI 46.

"Jadi kalau dikatakan kita tidak memiliki roadmap, itu keliru. Roadmap itu sudah disiapkan oleh para pendiri bangsa. Sekarang Presiden Prabowo menghidupkan kembali peta jalan itu, maka tugas kita adalah memastikan implementasinya berjalan," ujarnya.

Rieke juga mengingatkan bahwa koperasi desa harus menjadi instrumen nyata untuk memenuhi hak konstitusional rakyat, mulai dari sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial.

Dalam sebuah rapat di Komisi VI DPR belum lama ini, Rieke juga menyoroti pernyataan Menkop Fery soal perputaran uang di desa yang sangat besar. Fery, kata Rieke, menyinggung satu kecamatan di Bekasi dengan enam desa yang mencatat perputaran uang hampir Rp299 miliar per tahun.

"Pertanyaan kritisnya, apakah perputaran ekonomi sebesar itu benar-benar menyejahterakan rakyat desa? Itu yang harus dijawab lewat hadirnya koperasi desa," kata Rieke.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB, Sofyan Sjaf menegaskan pentingnya data presisi sebagai fondasi pembangunan KDKMP. Ia menyebut riset yang dilakukannya memotret lebih dari 300 parameter pada level keluarga dan individu, mencakup kebutuhan dasar hingga potensi ekonomi desa.

"Dalam data presisi bisa diketahui perputaran uang desa, dari kebutuhan beras, LPG, pulsa, hingga bahan bakar. Di satu desa, perputaran uang bisa mencapai Rp42 miliar per tahun. Dengan data ini, koperasi desa bisa langsung diarahkan untuk menjadi pusat distribusi kebutuhan masyarakat," jelas Sofyan.

Ia bahkan menilai koperasi desa dengan basis data presisi berpotensi menjadi alat pengendali inflasi lokal. "Jika koperasi bisa mengatur distribusi barang vital sesuai kebutuhan, maka inflasi desa ke depan dapat dikendalikan," tambahnya.

(ory/ory)

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial