Korea Selatan Beri Fasilitas Bebas Visa buat WNI, tapi Ada Syaratnya

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Korea Selatan (Korsel) meluncurkan paket kebijakan pariwisata menarik, termasuk memberikan fasilitas bebas visa bagi wisatawan asal Indonesia.

Langkah ini diambil demi mengejar target ambisius 30 juta kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Negeri Ginseng.

Dalam rapat Strategi Pariwisata Nasional ke-11 yang dipimpin Presiden Lee Jae Myung, Rabu (25/2), Seoul juga mengumumkan perluasan penggunaan pintu imigrasi otomatis (automated gates) bagi warga negara Uni Eropa.

Menteri Kebudayaan Chae Hwi-young menyebut popularitas global budaya Korea saat ini sebagai "waktu emas" bagi industri perjalanan domestik melalui inisiatif "K-Tourism Embraces the World."

Meskipun kunjungan wisman ke Korea pada 2025 mencapai 18 juta orang (naik 15% dari 2024), angka tersebut masih kalah jauh dari Jepang. Didorong oleh pelemahan Yen, Jepang mencetak rekor 43 juta kedatangan pada periode yang sama.

Fokus utama strategi baru ini adalah meruntuhkan hambatan masuk ke Korsel. Bebas Visa Indonesia sendiri diberikan secara uji coba untuk turis grup (minimal tiga orang). Jadi, untuk memperoleh akses bebas visa ke Korea Selatan tidak bisa satu orang.

Kemudian, ada Visa Multi-Entry, di mana warga China dan Asia Tenggara yang pernah ke Korea berhak atas visa kunjungan berkali-kali selama 5 tahun. Penduduk kota besar bahkan bisa mengajukan visa hingga 10 tahun.

Selain itu, Auto-gate yang sebelumnya hanya untuk 18 negara (seperti Jepang dan Singapura) kini diperluas untuk seluruh anggota Uni Eropa.

Pemerintah Korsel juga berupaya memecah kepadatan turis agar tidak hanya menumpuk di Seoul dengan menambah rute internasional langsung ke bandara-bandara daerah dan memberikan insentif pengurangan biaya bandara.

Ada juga penambahan bus bandara larut malam hingga ke Provinsi Chungcheong dan Gangwon, serta memperpanjang jendela pemesanan tiket kereta cepat KTX.

Melansir Korea Times, Korsel ikut mengadopsi model "parador" Spanyol dengan mengubah rumah tradisional, kuil, dan desa adat menjadi penginapan premium.

Presiden Lee Jae Myung menegaskan kebijakan zero-tolerance terhadap praktik penentuan harga yang tidak wajar (price gouging). Bisnis yang tidak memajang harga atau menaikkan harga secara sepihak akan langsung disanksi penangguhan operasional.

Lalu, perusahaan sewa mobil di Pulau Jeju akan dibatasi kenaikan harganya saat musim puncak. Hotel yang membatalkan pesanan secara sepihak tanpa alasan jelas juga akan dikenakan sanksi baru.

"Pariwisata adalah industri strategis nasional inti. Pertumbuhannya harus dirasakan oleh ekonomi daerah, bukan hanya Seoul," tegas Presiden Lee. Ia ingin mengubah tren wisata dari sekadar melihat landmark menjadi pengalaman hidup seperti warga lokal melalui kampanye "Visit Korea Year" 2027-2029.

(wiw)

[Gambas:Video CNN]