10 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman melayangkan pernyataan keras terhadap Wasekjen PDIP, Adian Napitupulu soal polemik penggunaan dana pendidikan di APBN 2026 untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Habib secara khusus menyoroti kabar tantangan debat antara Adian dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Letkol Teddy Indrawijaya yang sempat beredar di media sosial.
Alih-alih menantang Teddy, Adian diminta Habib untuk berdebat dengan Ketua Badan Anggaran DPR sekaligus kolega sesama partainya, Said Abdullah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Daripada menantang debat Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, sebaiknya Adian Napitupulu menantang debat dahulu Ketua Badan Anggaran sekaligus rekan separtai beliau Buya Said Abdullah," ujar Habib dalam keterangannya, Rabu (4/3).
Sebagai Ketua Banggar, ujar Habib, Said telah membenarkan bahwa anggaran MBG salah satunya bersumber dari dana pendidikan. Hal itu didasarkan karena mayoritas penerima MBG adalah siswa.
Menurut Habib, alokasi tersebut secara bulat telah disetujui seluruh fraksi di DPR, termasuk PDIP, saat pembahasan pagu APBN 2026.
"Seluruh fraksi bulat termasuk Adian Napitupulu menyetujui APBN tahun 2025 dan 2026, yang di dalamnya menganggarkan MBG," kata Habib.
Wacana debat antara Teddy dan Adian sebelumnya beredar di media sosial, dan diunggah akun Instagram yang mengatasnamakan Adian Napitupulu.
Akun tersebut menulis, "Untuk mengakhiri perdebatan soal MBG, setujukah Anda jika ada debat terbuka antara Adian vs Teddy?" ujar Adian lewat postingan di akun instagram miliknya, Senin (2/3).
Namun, saat berita ini ditulis, akun yang dimaksud, telah hilang di Instagram.
Selain itu, sejumlah orang dekat mengonfirmasi Adian tak memiliki akun media sosial. Meski Adian sendiri dalam beberapa kali kesempatan tak mempermasalahkan akun media sosial atas nama dirinya.
PDIP sebelumnya sempat meluruskan pernyataan sejumlah pihak bahwa dana MBG tak diambil dari pendidikan. Dalam jumpa pers di sekolah Partai, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2), PDIP menegaskan anggaran MBG diambil dari pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayanti mengatakan alokasi itu tertuang secara resmi dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, yang di dalamnya menyebutkan, sebesar Rp223 triliun anggaran MBG diambil dari total Rp769 triliun anggaran pendidikan.
"Itu juga secara jelas dinyatakan bahwa Rp769 triliun anggaran pendidikan itu di antaranya digunakan untuk MBG sebanyak sebesar Rp223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN," kata Esti dalam jumpa pers di sekolah partainya, kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).
Pada kesempatan itu, Adian mengatakan bahwa fakta itu harus pihaknya sampaikan. Apalagi, alokasi anggaran pendidikan hingga 20 persen dari APBN merupakan amanat UUD 1945.
"Ini harus kita sampaikan. Kenapa? Karena kita bernegara dipandu oleh undang-undang dengan segala turunan hierarkinya, termasuk Peraturan Presiden ini," ujar Adian.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tak membantah bahwa dana MBG salah satunya bersumber dari dana pendidikan.
Secara faktual dana pendidikan, kata Dadan, kenaikan itu disebabkan karena alokasi MBG. Selain pendidikan, dana MBG juga bersumber dari kesehatan dan ekonomi.
"Dana BGN dalam struktur BGN terbagi tiga yakni pendidikan, kesehatan, dan ekonomi," kata Dadan lewat keterangan tertulis, Kamis (26/2).
"Ditambah dengan cadangan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)," tambahnya.
Seskab Teddy sementara itu membantah kabar yang menarasikan program MBG memakan anggaran pendidikan.
"Kemarin ada pihak, sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Jadi, saya mau jawab itu narasi yang keliru," kata Teddy di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2).
Ia menyebut sekolah yang terbengkalai ataupun rusak merupakan permasalahan yang terjadi sejak lama.
Teddy juga menyinggung bahwa bangunan gedung sekolah merupakan kewenangan dari pemerintah daerah. Di mana, SMA merupakan kewenangan gubernur, sedangkan SD dan SMP merupakan kewenangan bupati dan wali kota.
"Tapi, zaman Bapak Presiden Prabowo, karena dari dulu sudah rusak dan bermasalah, tapi tidak tertanggulangi, kita renovasi. Faktanya, di tahun 2025 saja, sudah ada sekitar 16.000 sekolah yang direnovasi. Datanya ada, fotonya ada, Anda bisa cek. Dengan total anggaran sekitar 17 triliun. Diwadahi oleh Mendikdasmen," ucap dia.
Teddy menyampaikan di bawah kepemimpinan Prabowo tidak ada program strategis pendidikan dari pemerintahan periode sebelumnya yang dihentikan.
Ia menyebut pemerintahan Prabowo justru menambah program strategis di bidang pendidikan.
"Ada Kartu Indonesia Pintar berjalan. Ada Program Indonesia Pintar berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menambahkan ada sekolah rakyat. Untuk apa? Anak-anak yang tidak bisa sekolah, putus sekolah, atau mungkin bahkan dia tidak pernah sekolah, disekolahkan di sekolah rakyat," ucapnya.
(thr/gil)
