Waketum PPP: Siapapun Ketum PPP, Hormati Proses dan Hasil Muktamar

Jakarta -

Wakil Ketua Umum DPP PPP KH Musyafa Nur menegaskan Muktamar merupakan forum permusyawaratan tertinggi partai yang salah satu agendanya memilih Ketum Umum 2025-2030. Musyafa menegaskan siapapun Ketum PPP yang terpilih hasil muktamar harus dihormati.

"Siapapun Ketum PPP nanti, baik dari internal atau eksternal, semua proses dan hasilnya kita serahkan di forum Muktamar dan harus kita hormati bersama," ujar Musyafa dalam keterangannya, Senin (19/5/2025).

Musyafa menambahkan Sekjen PPP Arwani Thomafi telah menerima aspirasi terkait agenda perubahan dari Pimpinan Majelis DPP, para Kiai dan DPW. Msyafa mengatakan, hal disampaikan kepada Sekjen PPP salah satunya juga perubahan struktur partai.

"Gus Arwani selaku Sekjen menerima aspirasi dan usulan terkait PPP dari para Kiai, Pimpinan Majlis dan temen-temen DPW. Banyak hal yang disampaikan misalnya terkait perubahan struktur dan pengelolaan organisasi partai, kepemimpinan dan strategi pemenangan partai," ucapnya.

Adapun, Musyafa mengatakan beberapa DPW juga ada yang berpendapat untuk melanjutkan kepemimpinan Plt Ketum H Muhammad Mardiono. Musyafa mengatakan suara kader akan dibawa ke muktamar PPP.

"Semua pendapat dan pilihan itu sah untuk nanti dibawa ke Muktamar X dan apapun keputusannya harus kita hormati," ujarnya.

Usulan Perubahan Struktur PPP

Ketua DPW PPP Jawa Barat Pepep Saiful Hidayat menyampaikan DPW PPP yang menginginkan agenda perubahan di Muktamar menyampaikan aspirasi kepada Sekjen PPP Arwani Thomafi. Para Ketua dan atau Sekretaris DPW tersebut menegaskan agar agenda perubahan diperjuangkan dalam Muktamar.

"Selaku Ketua DPW PPP Jawa Barat saya aktif berdiskusi dan menyampaikan gagasan perubahan ke Gus Sekjen terkait Muktamar nanti," ujarnya.

Pepep juga mengatakan sebagian besar DPW yang menemui Sekjen Arwani yakni DPW yang berpendapat perlunya dibuka ruang untuk perubahan AD ART di Mukernas II Desember 2024. Perubahan dimaksud salah satunya perubahan syarat calon Ketua Umum.

Ketua DPP PPP Qoyum A Jabbar yang juga Sekretaris Sidang Pleno dalam Mukernas II mengatakan bahwa Mukernas II PPP yang dilaksanakan 13 Desember 2024 di Jakarta dan diikuti Pengurus Harian DPP, Pimpinan Majlis DPP, Ketua Lembaga DPP dan Para Ketua - Sekretaris DPW itu tidak memutuskan boleh tidaknya perubahan AD/ART.

"AD/ART berubah atau tetap itu nanti diserahkan keputusan sepenuhnya ke forum Muktamar," terangnya.

Qoyum menegaskan hal ini sesuai dengan Ketetapan Musyawarah Kerja Nasional PPP II No 04/TAP/MUKERNAS-II PPP/XII/2024 yaitu pertama, Pelaksanaan Muktamar X PPP akan diselenggarakan setelah Hari Raya Idul Fitri 1446 H, dan diserahkan kepada DPP. Kedua, tempat pelaksanaan Muktamar X PPP diserahkan kepada DPP. Ketiga, DPP PPP akan menindaklanjuti Transformasi PPP untuk Indonesia sebagai tema dalam Muktamar X dan hasil sidang komisi menjadi rujukan penyusunan peta jalan Partai Persatuan Pembangunan.

Ketetapan tersebut ditanda tangani Ketua Sidang Dr Amir Uskara dan Sekretaris Sidang Dr Abdul Qoyum dan sebagai Anggota Sidang Pleno Ir Aunur Rofiq. Qoyum menambahkan selanjutnya dalam Rapat Harian DPP pada 17 Maret 2025 diputuskan bahwa Muktamar dilaksanakan pada Agustus - September 2025.

Ketua DPW PPP Jawa Tengah Masruhan Samsurie menambahkan aspirasi untuk agenda perubahan itu juga muncul dari para Kiai.

"Para Kiai banyak yang menitipkan agenda perubahan kepada kami dan kami teruskan kepada Sekjen Arwani Thomafi," jelasnya.

Dalam Halaqoh Ulama dan Kader PPP di Pesantren Fadhlul Fadhlan Kota Semarang pada 3 Mei 2025, para Kiai yang hadir juga mendorong agenda perubahan. Dalam Halaqoh tersebut hadir Ketua Majlis Syariah DPP KH Mustofa Aqil Siraj, Anggota Majlis Kehormatan DPP KH Abdullah Ubab Maemun, Wakil Ketua Majlis Syariah DPP KH Haris Sodaqoh, Wakil Ketua Majlis Syariah Habib Ahmad Idrus Al Habsy, Tokoh PPP yang juga Wakil Gubernur Jawa Tengah KH Taj Yasin Maemun, Wakil Ketua Majlis Syariah KH Mahin Thoha, Sekretaris Majlis Syariah DPP KH Fadhlan Musyafa, Wakil Ketua Majlis Syariah KH Mursyid Qori. Hadir juga Ketua Majlis Pertimbangan DPP M Romahurmuzy dan tokoh Kiai muda PPP KH Idror Maemun.

Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah Awaludin menyampaikan perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal biasa dan harus dibingkai dalam koridor saling menghormati dan menguatkan untuk kebesaran partai. Ada 670 suara dari DPW dan DPC di Muktamar nanti yang jika ada perbedaan harus saling menghormati.

"Semua proses dan apapun keputusan dalam Muktamar nanti harus kita hormati dan dukung sepenuhnya untuk kebesaran PPP," jelasnya.

Sementara Ketua DPW PPP Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Babel Helyana yang juga Wakil Gubernur Babel sepakat agar seluruh kader PPP menyambut Muktamar dengan tetap menjaga iklim sejuk dan kondusif. Karena, lanjut dia, pada akhirnya apapun hasil yang terbaik yang diputuskan di Muktamar.

(idn/imk)