Mahkamah Konstitusi Thailand menangguhkan Perdana Menteri (PM) Thailand, Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya. Skors ini dilakukan di tengah Mahkamah Konstitusi Thailand menyelidiki tindakan Paetongtarn dalam masalah diplomatik dengan Kamboja.
"Mahkamah Konstitusi dengan mayoritas 7-2 menangguhkan tertuduh dari tugas Perdana Menteri mulai 1 Juli hingga Mahkamah Konstitusi membuat keputusan," demikian pernyataan Mahkamah Konstitusi Thailand, seperti dilansir AFP, Selasa (1/7/2025).
Pernyataan ini dirilis setelah sekelompok Senator Thailand yang beraliran konservatif mengajukan gugatan yang menuduh Paetongtarn melanggar etika perdana menteri selama perselisihan perbatasan dengan Kamboja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sengketa teritorial yang sudah berlangsung lama antara kedua negara itu berubah menjadi bentrokan lintas perbatasan pada Mei lalu, yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Ribuan pendukung Partai Pheu Thai memadati kawasan markas besar partai di Bangkok, Jumat (27/6/2025), untuk menunjukkan dukungan mereka kepada Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra. REUTERS/Chalinee Thirasupa Foto: REUTERS/Chalinee Thirasupa
Situasi semakin memanas setelah percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, yang kini menjabat Presiden Senat di negara tersebut bocor ke publik.
Dalam rekaman percakapan tertanggal 15 Juni yang bocor itu, Paetongtarn terdengar mendesak Hun Sen yang dipanggilnya dengan sebutan "paman", agar menyelesaikan sengketa wilayah secara damai, serta memintanya untuk tidak mendengarkan "pihak lain" di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang disebutnya sebagai "lawannya".
Reaksi keras diberikan politisi dan publik Thailand terhadap rekaman percakapan itu, meskipun Paetongtarn telah mengatakan kepada wartawan bahwa ucapannya itu adalah bagian dari taktik negosiasi, dan tidak ada masalah dengan militer.
Para legislator konservatif di Thailand menuduh Paetongtarn, anak dari mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra yang berpengaruh, tunduk pada Kamboja dan melemahkan militer negaranya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya
Paetongtarn juga dituduh melanggar ketentuan konstitusional yang mewajibkan "integritas yang jelas" dan "standar etika" di antara para menteri, terutama Perdana Menteri, di negara tersebut.
Buntut dari bocornya rekaman percakapan telepon itu, Partai Bhumjaithai yang merupakan mitra terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan Thailand saat ini telah meninggalkan koalisi Paetongtarn.
Pada Sabtu (28/6), sekitar 4.000 demonstran turun ke jalanan Bangkok untuk menuntut pengunduran diri Paetongtarn. Para demonstran sebagian besar berusia lanjut dan dipimpin oleh aktivis veteran gerakan "Yellow Shirt" yang membantu menggulingkan ayah Paetongtarn, Thaksin, pada tahun 2000-an.
Paetongtarn Buka Suara
Paetongtarn angkat bicara. Paetongtarn mengatakan dirinya menerima keputusan Mahkamah Konstitusi yang menskors dirinya.
"Putusan telah keluar dan saya menerima keputusan mahkamah," ucap Paetongtarn saat berbicara kepada wartawan di Gedung Pemerintah Bangkok, seperti dilansir AFP, Selasa (1/7/2025).
"Saya ingin menegaskan kembali bahwa saya selalu berniat untuk melakukan yang terbaik bagi negara saya," ujarnya.
(isa/isa)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
