54 minutes ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Usman Husin melayangkan pernyataan keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni agar mundur dari jabatannya imbas tragedi banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Usman menilai Raja Juli tak memiliki kompetensi di bidang kehutanan.
"Kalau Pak Menteri enggak mampu, mundur aja. Pak Menteri enggak paham tentang kehutanan," kata Usman dalam rapat kerja Komisi IV bersama Raja Juli membahas banjir dan longsor Sumatra, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada Raja Juli, Usman menyebut persoalan kehutanan tidak dapat diselesaikan hanya melalui retorika atau menyalahkan pemerintah sebelumnya. Menurut dia, kerusakan hutan yang terjadi saat ini merupakan tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat.
"Berapa tahun dibutuhkan untuk menanam ulang hutan yang sudah habis? Pohon dengan diameter dua meter tidak bisa tumbuh kembali dalam waktu singkat. Itu tanggung jawab Menteri saat ini. Jangan lempar ke pemerintah terdahulu," kata Usman.
Dia menyoroti pernyataan Menteri yang mengutip ayat dan hadis, namun tidak selaras dengan kebijakan yang diambil.
Pada Oktober lalu, Usman menyebut Raja Juli mengeluhkan izin pengelolaan hutan di Tapanuli Selatan. Di sisi lain, Bupati juga berharap agar izin tersebut tak dikeluarkan. Namun, pada 20 November, izin justru dikeluarkan Raja Juli.
"Ternyata 20 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan Pak Menteri, tidak sejalan semua. Jadi seolah-olah kita ini bisa diakalin semua," kata Usman.
Respons Raja Juli
Usai rapat, Raja Juli menilai bahwa posisinya saat ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Oleh karenanya, dia mengaku siap dievaluasi.
Dia menambahkan kritik masyarakat kepada dirinya dalam tragedi banjir dan longsor di Sumatra dan Aceh akan menjadi aspirasi baginya. Saat ini, dia mengaku hanya ingin bekerja dan menyerahkan sisanya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah, dan itu hak prerogatif Presiden. Jadi saya siap dievaluasi," kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan.
Meski begitu, dia mengaku tidak pernah menerbitkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) penebangan baru selama menjabat. Ia mengaku justru menerbitkan PBPH untuk restorasi ekosistem.
"Saya sudah katakan, saya setahun jadi menteri ini, saya tidak menerbitkan PBPH penebangan satu pun yang baru ya. Yang justru saya terbitkan adalah PBPH untuk jasa lingkungan atau RE, restorasi ekosistem," katanya.
(fra/thr/fra)
