6 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan bahwa dukungan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi dan hukum internasional dari Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.
Hal tersebut disampaikan Hasto dalam acara peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika 1955 di Sekolah Partai PDIP di Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menegaskan keberpihakan pada Palestina bukanlah sikap politik emosional semata. Ia mengatakan pada 1955, pemimpin dari 29 negara telah menandatangani komunike politik yang secara spesifik mendukung hak bangsa Arab atas Palestina.
Komitmen itulah yang kemudian menjadi tonggak sejarah ketika bangsa Asia-Afrika berani bersatu menyuarakan keadilan tanpa campur tangan kekuatan Barat.
"Sangat jelas disebutkan adanya ketegangan di Timur Tengah akibat masalah Palestina adalah bahaya bagi perdamaian dunia. KAA menyerukan pelaksanaan resolusi PBB dan penyelesaian damai," ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto menilai posisi Indonesia harus tetap teguh sebagai teladan dalam membela kemanusiaan dan menolak segala bentuk pengisapan antar bangsa.
Ia lantas menyoroti kondisi geopolitik global yang saat ini cenderung mengarah ke kekerasan. Menurutnya, tanpa pegangan sejarah yang kuat, diplomasi Indonesia akan terlihat gamang.
Oleh karenanya, PDIP terus mendorong narasi pembebasan bagi bangsa-bangsa tertindas sebagai inti dari politik luar negeri bebas aktif.
Hasto menambahkan pemikiran geopolitik Presiden pertama Soekarno yakni Progressive Geopolitical Co-existence sangatlah relevan untuk meredam konflik global hari ini.
Konsep ini, kata dia, menekankan pada koeksistensi damai namun tetap progresif dalam memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh dunia. Hasto kemudian mendorong agar sejarah yang ada dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan luar negeri.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan Bung Karno dalam KAA juga telah menegaskan bahwa kemerdekaan dan perdamaian adalah dua hal tak terpisahkan.
"Perdamaian adalah prasyarat bagi kemerdekaan, sebab tanpa perdamaian, kemerdekaan akan kehilangan makna dan nilainya," tuturnya.
Basarah mengingatkan saat ini kolonialisme belum sepenuhnya berakhir, melainkan bertransformasi menjadi neo-kolonialisme dalam bentuk dominasi ekonomi, ketergantungan teknologi, dan tekanan geopolitik.
Kondisi itu, kata dia, tercermin lewat krisis global seperti konflik bersenjata, rivalitas AS-Tiongkok, perang Rusia-Ukraina, agresi militer AS-Israel terhadap Iran, penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro, hingga blokade AS terhadap Kuba.
"Runtuhnya kolonialisme lama tidak berarti berakhirnya imperialisme. Imperialisme akan terus berganti wajah, berganti strategi, dan berganti instrumen," pungkasnya.
(tfq/bac)
Add
as a preferred source on Google
