1 hour ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Myanmar menggelar pemungutan suara tahap dua usai partai yang didukung junta militer mendominasi putaran pertama pemilihan umum (pemilu).
Reuters melaporkan warga Myanmar mengendap-endap memberikan suara di tengah konflik yang masih mendera negara tersebut.
Seorang warga mengaku bahwa banyak orang datang lebih awal karena takut akan mendapat stigmatisasi dari warga lain yang menolak pemilu. Para warga sendiri ikut pemilu karena khawatir akan konsekuensi dari junta jika menolak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mereka takut sesuatu akan terjadi jika mereka tidak memilih, dan jika mereka memilih, mereka takut orang lain akan mengetahuinya," kata seorang warga yang tak ingin disebut identitasnya kepada Reuters.
Myanmar menggelar pemilu di tengah perang saudara yang meletus sejak militer melakukan kudeta pada 2021. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi yang digulingkan telah dibubarkan bersama puluhan partai anti-junta lainnya.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok hak asasi manusia (HAM) telah mewanti-wanti bahwa pemilu Myanmar dilaksanakan untuk melegitimasi pemerintahan junta. Pemilu ini sendiri tidak bebas, adil, dan kredibel karena tidak ada oposisi.
Militer sementara itu bersikeras pemungutan suara didukung oleh masyarakat Myanmar. Junta berusaha memberikan citra positif pada pemilu setelah putaran pertama pada 28 Desember hanya mencatat tingkat partisipasi sebesar 52 persen.
"Ini bukan kemenangan bagi pemerintah, tapi bagi rakyat. Sebuah pencapaian bagi mereka yang ingin demokrasi dan perdamaian," kata juru bicara junta militer Zaw Min Tun, Minggu (11/1).
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (Union Solidarity and Development Party/UPD) yang bersekutu dengan militer sejauh ini unggul telak setelah mengamankan 88 persen kursi di majelis rendah pada tahap pertama.
Putaran pemungutan suara terakhir Myanmar akan berlangsung pada 25 Januari. Militer menyatakan pemilu ini akan membawa stabilitas politik ke Myanmar, yang menghadapi salah satu krisis kemanusiaan paling serius di Asia.
Para analis telah memperingatkan bahwa upaya junta membentuk pemerintahan yang stabil di tengah konflik ini penuh risiko. Pemerintahan yang dikendalikan militer kemungkinan besar tidak akan mendapat pengakuan dari komunitas internasional.
(blq/dna)
