5 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa uji publik dari penulisan ulang buku sejarah siap digelar 20 Juli mendatang. Dia memastikan bakal melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
"Mulai 20 Juli uji publik dimulai di perguruan-perguruan tinggi melibatkan para pemangku kepentingan yang cukup banyak," kata Fadli ketika ditemui di sela forum global di Beijing, China pada Jumat (11/7) seperti dikutip dari Antara.
Fadli menjelaskan uji publik ini digelar dalam bentuk seminar dan diskusi, sehingga memungkinkan para pemangku kepentingan. Dia berharap mereka yang terlibat dapat menyampaikan masukan, kritik, hingga memberikan argumentasi terkait isi dari proyek penulisan buku sejarah nasional oleh pemerintah tersebut.
Menurut Fadli, selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial. Namun, katanya, kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di dalam media sosial hanya berdasarkan asumsi.
Oleh sebab itu dia memastikan uji publik mendatang bisa berfungsi untuk memaparkan rancangan atau draf dari penulisan sejarah di dalam buku nanti.
Penulisan ulang buku sejarah itu ditulis oleh para sejarahwan yang memiliki keahlian masing-masing pada tema yang ditulis. Sementara untuk supervisi dari seluruh proses penulisan ulang buku sejarah dilakukan oleh Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"(Saat uji publik) DPR nanti pasti diundang. Kalau DPR kan memang tugasnya build in sebagai pengawas. Kami sangat menerima supervisi Komisi," kata dia yang juga politikus Gerindra.
Sebelumnya sejumlah anggota Komisi X DPR juga telah menjalankan serap aspirasi terkait penulisan ulang sejarah di tiga universitas yaitu Universitas Andalas Sumatera Barat, Universitas Diponegoro Semarang, dan Universitas Hasanudin di Sulawesi Selatan.
DPR telah membentuk Tim Supervisi setelah proyek penulisan ulang buku sejarah menuai kontroversi. Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya tidak mau ada pihak yang merasa dirugikan dari proyek ini, sehingga meminta seluruh proses harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, Fraksi PKB dan PDIP meminta proyek penulisan ulang sejarah Indonesia ditunda setelah menuai reaksi keras dari publik.
Salah satu keberatan dari PDIP, proyek sejarah di bawah Kementerian Kebudayaan akan dijadikan sebagai state denial on human right violation atau penyangkalan negara terhadap kekerasan kemanusiaan.
Sementara itu Fraksi PKB meminta Fadli Zon menunda proyek sejarah ini. Anggota Komisi X dari PKB Habib Syarief menyebut penundaan untuk meredam polemik di masyarakat.
Hal lain, Habib menilai proyek sejarah Kemenbud digarap tertutup. Ia bahkan tak bisa menemukan 100 penulis sejarah yang mengerjakan proyek itu.
Habib juga mengatakan waktu tujuh bulan untuk sebuah proyek sejarah nasional amat singkat. Selain itu, sikap PKB meminta menunda proyek sejarah Kemenbud juga berdasarkan aspirasi dari sejumlah organisasi perempuan, seperti Fatayat hingga Muslimat.
Menurut dia, mereka mengungkap keprihatinan dengan proyek penulisan ulang sejarah RI.
"Nah, itu menjadi pembicaraan sentral di organisasi-organisasi perempuan. Nampaknya, perlu ada satu kata-kata yang bisa memberikan kesejukan kepada perempuan Indonesia," kata Syarief dalam rapat Komisi X dengan Kemenbud beberapa waktu lalu.
Proyek sejarah Kemenbud juga memantik pro dan kontra di kalangan koalisi sipil pegiat HAM dan hak-hak perempuan, para akademisi dan sejarawan.
(antara/kid)
