KSP Ingatkan Pejabat Digaji Rakyat, Bijak Pakai Sirene dan Strobo

Jakarta, CNN Indonesia --

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari kembali mengingatkan para pejabat daerah hingga pusat untuk bijak menggunakan fasilitas pengawalan kendaraan seperti sirene dan strobo saat berkendara. Kata dia para pejabat seharusnya seluruh fasilitas dan gaji mereka diperoleh dari masyarakat.

Ia pun menyambut baik gerakan menolak sirene dan strobo, yang kini populer dengan istilah "tot, tot, wuk, wuk" tersebut. Bahkan sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dikatakan mendukung hal itu.

"Pak Mensesneg, Mas Pras, sudah menegaskan bahwa pejabat publik harus bijak menggunakan pengawalan, dan mencontoh Presiden Prabowo yang hormat kepada pengguna jalan lain," kata Qodari menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Staf Presiden (KSP) RI, melansir Antara, Selasa (23/9).

"Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto juga mengakui jarang menggunakan strobo, karena merasa terganggu, dan ingin memberikan contoh kepada masyarakat," ucapnya lagi.

Dalam kesempatan yang sama Qodari bilang dirinya hampir tak pernah menggunakan sirene dan strobo saat berkendara. Ia mengaku sudah lebih banyak menyetir sendiri tanpa ada pengawalan voorijder saat menjabat sebagai Wakil KSP.

"Jadi sebelum ini M. Qodari sudah melaksanakan. Tetap ada mobil walpri (pengawal pribadi) tetapi hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja menggunakan strobo. Misalnya, kalau harus mengejar meeting dan yang lain-lain. Selebihnya tidak dipakai," ujar Qodari.

Qodari kemudian mengingatkan pejabat publik sebaiknya hidup sederhana dan tidak mengumbar gaya hidup mewah di hadapan masyarakat.

"Nah, uang negara dari pajak rakyat. Jangan sampai (kata rakyat:) gue susah-susah, lu seneng-seneng," kata Qodari.

Baginya pejabat publik sebaiknya mendengar dan berempati kepada kesulitan hidup yang dialami masyarakat.

Gelombang penolakan penggunaan sirene dan strobotelah meluas di media sosial. Menyikapi penolakan masyarakat, penggunaan sirene dan strobo di jalan raya telah dibekukan sementara per pekan lalu.

Meski demikian, pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap berlangsung, sedangkan penggunaan sirene dan strobo tak jadi prioritas.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Irjen Agus Suryonugroho mengatakan penggunaan sirene hanya boleh dilakukan pada kondisi tertentu yang benar-benar membutuhkan prioritas.

Agus menambahkan langkah evaluasi diambil sebagai bentuk respons atas aspirasi masyarakat yang merasa terganggu dengan penggunaan sirene dan strobo.

(ryh/fea)

[Gambas:Video CNN]