Koalisi Sipil Geruduk Fadli Zon di DPR, Protes Pemutihan Sejarah

16 hours ago 4

CNN Indonesia

Rabu, 02 Jul 2025 15:23 WIB

Koalisi masyarakat sipil menginterupsi rapat Fadli Zon di DPR, mereka protes penulisan ulang sejarah RI, dan menuntut penyelesaian kasus-kasus HAM berat. Koalisi masyarakat sipil geruduk rapat Komisi X dengan Menteri Kebudayaan Fadli Zon di DPR, Jakarta, Rabu, 2 Juli 2025. (Foto: Arsip Koalisi)

Jakarta, CNN Indonesia --

Koalisi masyarakat sipil melawan impunitas menginterupsi rapat kerja antara Menteri Kebudayaan Fadli Zon dengan Komisi X DPR di kompleks parlemen, Rabu (2/6).

Sejumlah anggota koalisi itu membentangkan spanduk berisi sejumlah tuntutan dari atas balkon rapat. Spanduk-spanduk berisi penolakan mereka terhadap proyek penulisan ulang sejarah RI di bawah Kementerian Kebudayaan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebuah spanduk hitam membentang dari atas balkon rapat bertuliskan, "Tuntaskan pelanggaran berat HAM".

Koalisi sipil lewat spanduk lain juga menyatakan penolakan terhadap pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Hentikan pemutihan sejarah. Dengarkan suara korban. Tolak gelar pahlawan Soeharto," teriak sejumlah anggota koalisi kompak.

Tak lama usai sejumlah teriakan itu, petugas pengamanan turun tangan dan langsung membubarkan aksi. Sementara, Fadli hanya tersenyum kecil dan tak merespons apapun atas aksi masyarakat koalisi sipil.

Dalam keterangannya, Koalisi meminta Fadli menarik ucapannya secara terbuka dan segera menyampaikan klarifikasi. Mereka juga meminta Fadli tidak menggunakan posisinya sebagai Menteri Kebudayaan untuk merevisi sejarah.

Proyek penulisan sejarah ulang memantik polemik, mulai dari kalangan sejarawan dan akademisi, aktivis HAM hingga partai politik.

Proyek ini dikritik karena disebut tidak menampilkan fakta-fakta sejarah secara objektif. Menteri Fadli sendiri telah menyatakan bahwa proyek sejarah ini bertujuan untuk mendorong persatuan bangsa. 

Sementara itu dua fraksi di DPR, PDIP dan PKB telah menyatakan sikap. Mereka meminta Fadli Zon menunda proyek sejarah ini, yang sedianya rampung pada bulan Agustus tahun ini.

(thr/wis)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial