3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi mengungkap proyek tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, sejatinya adalah breakwater alias pemecah gelombang.
Menurut Widodo, fungsinya untuk melindungi kawasan pelabuhan dari hantaman ombak.
"Breakwater yang di sini sudah jadi 280 meter. Kalau ini sudah jadi, enggak perlu lagi ada giant sea wall di sini. Buat apa? Ini sudah aman kok. Fungsi giant sea wall khusus di sini bisa dialihkan," ujarnya di Kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara, Jumat (12/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menekankan proyek yang viral karena disebut mengganggu nelayan melaut itu bukan pembatas laut, melainkan bagian dari pembangunan pelabuhan resmi hasil kerja sama pemerintah dan swasta.
Widodo menuturkan ide proyek ini justru datang dari pemerintah, tepatnya Pemprov DKI Jakarta pada era Gubernur Sutiyoso pada 2004.
Saat itu, Indonesia baru bangkit dari krisis 1998. Pemerintah mencari cara untuk menggerakkan ekonomi, tapi tanpa memakai uang negara. Kala itu, pemerintah membuka tender resmi di masa Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.
"Jadi proyek ini sebetulnya justru inisiatif oleh Pemprov DKI zamannya Gubernur Pak Sutiyoso tahun 2004. Setelah krisis 98, mulai ada ide kolaborasi dengan swasta," jelasnya.
"Pemerintah tidak keluar uang. Tender itu dilakukan di era Presiden Megawati. Pemprov DKI tahu, bahkan mereka jadi pemegang saham 26 persen lewat KBN. Jadi mereka sangat tahu proses ini," tambahnya.
Widodo mengaku heran ada yang mengira KCN sedang membangun pulau komersial. Ia menegaskan proyek itu murni pelabuhan, bukan kawasan hunian.
"Kami bukan bikin pulau lalu kami kavling-kavling, jual, bikin perumahan, tidak. Kami bikin pelabuhan, kami enggak bisa jual apa pun. Ini bukan milik kami, tapi milik pemerintah," terangnya.
Nelayan Mengeluh
Nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, mengaku hasil tangkapan ikan merosot tajam sejak adanya pembangunan tanggul beton di laut.
Ketua Kelompok Nelayan Cilincing Danu Waluyo menyebut pendapatan anggotanya menurun hingga 70 persen.
"Anggota kami dirugikan. Pencarian hasil tangkap berkurang mencapai sampai 70 persen," kata Danu dalam konferensi pers di Kawasan KCN Marunda, Jakarta Utara.
Ia menjelaskan keluhan itu sudah disampaikan langsung kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan pendampingan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta.
"Kemarin kami didampingi oleh KPKP. Mengajukan. Ada pihak nelayan dari anggota kami yang dirugikan. Kami mengajukan pada KCN," ujarnya.
Danu menegaskan nelayan tak berencana melakukan aksi protes di jalan. Menurutnya, jalur dialog jauh lebih baik untuk mencari jalan keluar.
"Untuk apa demo? Mari kita ajak untuk diskusi. Kami mengajukan untuk pertemuan. Alhamdulillah ditanggapi oleh bapak-ibu dari KCN. Dan kami didampingi oleh pihak KPKP mencari solusinya seperti apa," katanya.
(del/ldy)
