Dalam perjalanan yang tidak lebih dari 15 menit, tidak kurang dari 12 kali kata cacian keluar dari mulut Ary. Lelaki berusia 44 tahun ini terus-menerus mengumpat dengan sebutan ‘jahanam’ dan ‘kompeni’ saat reporter detikX memintanya bercerita soal keluh kesah sebagai pengemudi ojek daring.
“Wah, kacau, Bang. Habis kita diperas sama kompeni. Jahanam mereka itu,” kata Ary sembari terus mengemudikan motor listrik yang disewanya dari perusahaan transportasi online pada Sabtu, 24 Mei 2025.
Ary mengeluhkan soal potongan pendapatan dari aplikator yang, menurutnya, terlalu besar. Dari total Rp 16 ribu yang reporter detikX bayarkan untuk perjalanan sejauh 2,6 kilometer, Ary hanya menerima Rp 10.400.
Jika dihitung dengan matematika sederhana, Ary mendapatkan total 65 persen dari biaya yang dikeluarkan penumpang untuk menyewa jasa ojek daring. Dalam kata lain, aplikator mengambil untung sekitar 35 persen dari transaksi tersebut.
Persentase keuntungan ini jauh lebih tinggi dari yang telah ditetapkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 Tahun 2022. Diktum kedelapan dalam aturan ini menyebutkan perusahaan aplikasi boleh menerapkan biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan biaya penunjang 5 persen. Biaya penunjang ini nantinya bisa digunakan untuk asuransi keselamatan, fasilitas pelayanan mitra pengemudi, dukungan pusat informasi, biaya operasional, dan bantuan lainnya.
Potongan yang melebihi Keputusan Menteri Perhubungan itulah yang menjadi salah satu alasan puluhan ribu ojek online (ojol) menggelar demonstrasi pada Selasa, 20 Mei lalu. Banyak ojol yang mengeluhkan pendapatan mereka turun hingga 50 persen lantaran ulah aplikator yang kerap mengakali celah dari keputusan menteri tersebut.
Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengatakan aplikasi ojol telah mengangkangi Keputusan Menteri Perhubungan dengan menerapkan potongan yang semena-mena kepada mitra pengemudi. Sebab, tidak jarang, kata Wiwit, ojol menerima potongan mencapai 50 persen dari tarif yang dibayarkan penumpang.
Wiwit mengungkapkan pihak aplikator terus-menerus mengakali aturan agar bisa mendapatkan keuntungan lebih dari mitra pengemudi. Pernah, sambung Wiwit, aplikator mengurangi pembagian hasil ke pengemudi dengan dalih untuk biaya penanaman pohon.
“Kita sempat tanya juga pohon apa yang ditanam dan di mana? Aplikasi tidak bisa jawab,” ungkap Wiwit melalui telepon pekan lalu.
Grab Indonesia dan PT Gojek Indonesia membantah tudingan tersebut. Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan pihaknya tidak pernah mengenakan komisi lebih dari 20 persen.
Tirza bilang penghitungan komisi untuk mitra pengemudi seharusnya tidak dihitung dari total keseluruhan biaya yang dibayarkan konsumen, melainkan dari tarif dasar sebelum biaya sewa aplikasi yang dikenakan kepada konsumen. Grab mengenakan biaya sewa aplikasi kepada konsumen Rp 2.000 dan biaya emisi karbon Rp 200.
“Dari komisi ini, kami kembalikan ke dalam ekosistem untuk kebutuhan inovasi dan sejumlah manfaat lainnya untuk mitra pengemudi,” ucap Tirza dalam keterangan tertulisnya pekan lalu.
Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Ade Mulya mengatakan hal serupa. Ade bilang Gojek patuh terhadap Keputusan Menteri Perhubungan KP 1001 Tahun 2022. Potongan komisi terhadap mitra pengemudi Gojek ditetapkan maksimal 20 persen dari tarif dasar.
Adapun biaya yang dibayarkan konsumen dalam setiap transaksi sudah ditambah dengan biaya jasa sewa aplikasi. Ini, kata Ade, tidak menjadi bagian dari komisi dan tidak dipotong dari penghasilan mitra pengemudi.
Biaya jasa aplikasi, kata Ade, digunakan untuk banyak hal. Untuk pengembangan teknologi dan keamanan aplikasi, seperti sistem backend, fitur-fitur keselamatan, OTP, live tracking, dan tombol darurat. Selain itu, untuk kegiatan operasional, seperti call center, customer care, driver support unit, staf, kantor, dan sewa. Begitu juga untuk kelanjutan bisnis, menjaga profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, agar Gojek tetap bisa mendukung jutaan mitra dalam jangka panjang.
“Penting untuk dicatat bahwa sekitar 80 dari total nilai transaksi bruto (gross transaction value/GTV) Gojek (dari 15+5% komisi + biaya jasa aplikasi) dikembalikan kepada ekosistem mitra kami, termasuk pembayaran langsung kepada mitra driver, mitra merchant, pelanggan, serta investasi dalam program-program insentif, operasional, dan pengembangan teknologi yang bertujuan meningkatkan peluang pendapatan mitra,” ujarnya.
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Adian Napitupulu menganggap pengenaan biaya aplikasi terhadap konsumen yang dilakukan aplikator ojol tidak memiliki dasar hukum. Dalih hal tersebut dilakukan di negara lain, menurut Adian, tidak bisa menjadi alasan untuk penerapan hal yang sama di Indonesia.
"(Aplikator) menggunakan ini hanya karena di negara lain dipakai, tapi peristiwa di negara lain itu bukan dasar hukum buat Indonesia. Dan negara biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita seperti hidup bernegara tanpa negara," ungkap politikus PDI Perjuangan ini dalam rapat dengar pendapat umum di Komisi V DPR pada Rabu, 21 Mei 2025.
Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKS Yanuar Arif Wibowo mengatakan pemotongan komisi lebih dari 20 persen yang dilakukan aplikator kepada ojol adalah pembangkangan terhadap aturan yang dibentuk Menteri Perhubungan. Terlebih aplikator juga kerap mengakali aturan tersebut dengan mengeluarkan program-program bagi pengemudi yang membuat potongan komisi menjadi semakin besar.
Misal saja, kata Yanuar, program Argo Goceng (Aceng). Ini merupakan program dari Gojek untuk pengantaran makanan dan minuman jarak dekat. Pengemudi Gojek yang ikut dalam program ini hanya akan menerima Rp 5.000 setiap kali mengantar makanan jarak dekat, tidak peduli berapa pun harga yang dibayarkan konsumen.
Selain itu, ada program slot di Grab dan Gojek. Untuk mengikuti program ini, ojol harus membayar Rp 20-30 ribu untuk mendapatkan 10 pesanan dari konsumen. Algoritma dari aplikator akan memprioritaskan pesanan kepada ojol yang mendaftar program tersebut.
Adanya program ini, menurut Yanuar, membuat banyak ojol yang tidak ikut program mengeluh lantaran menjadi sepi pesanan. Sedangkan mereka yang mengikuti program tersebut juga mengeluh lantaran harus mengeluarkan uang tambahan demi mendapat pesanan.
“Nah, situasi itulah yang membuat mereka kemudian, ‘Wah, nggak beres nih’, sehingga muncul tuntutan,” ungkap Yanuar kepada detikX melalui sambungan telepon pekan lalu.
Lantaran potongan dan program-program yang merugikan itu, dalam demonstrasi pekan lalu, puluhan ribu ojol menuntut pemerintah membentuk regulasi terkait transportasi online agar lebih adil bagi para pengemudi. Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan tuntutan utamanya adalah pemotongan aplikasi maksimal 10 persen dan menghapuskan program-program yang merugikan ojol.
“Termasuk hapus program Aceng, plus double order , prioritas berbayar, dan lain-lain. Itu saja sih, tapi yang paling diutamakan adalah tentang biaya potongan 10 persen,” tegas Igun.
Komisi V DPR mendukung tuntutan ojol untuk pembentukan aturan terkait transportasi online dan memberi batasan maksimum pemotongan komisi 10 persen. Anggota Komisi V dari Fraksi Gerindra Danang Wicaksana mengatakan DPR akan segera membahas Rancangan Undang-Undang Transportasi Online untuk menetapkan batasan tersebut.
DPR, kata Danang, juga mendorong agar pemerintah bisa melakukan audit investigatif terkait keuntungan dan penggunaan dana perusahaan aplikasi ojol untuk menentukan persentase bagi hasil yang adil bagi aplikasi dan pengemudi.
“Kalau hanya untuk maintenance atau untuk server dari aplikasi ini, saya kira relatif tidak membutuhkan pengeluaran yang banyak dari aplikator transportasi online , sehingga sangat wajar pemotongan untuk mitra ini maksimal 10 persen,” kata Danang kepada detikX.
Grab Indonesia belum menjawab pertanyaan kami soal program slot dan tuntutan komisi maksimal 10 persen. Sedangkan Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Ade Mulya menuturkan sistem slot atau program jadwal operasional merupakan inovasi berkelanjutan. Ini untuk memperkuat layanan GoFood sekaligus menciptakan peluang penghasilan tambahan yang lebih stabil bagi mitra.
“Gojek memahami adanya aspirasi terkait program jadwal operasional. Perlu kami jelaskan bahwa fitur ini dihadirkan sebagai upaya untuk menjawab tantangan rendahnya ketersediaan mitra di area dengan permintaan pelanggan yang tinggi di kota-kota tertentu,” kata Ade kepada detikX .
Sistem slot, kata Ade, akan memberi peluang kepada mitra untuk mendapatkan trip di area dan waktu tertentu yang ramai permintaan. Selain itu, meningkatkan efisiensi waktu kerja mitra karena sistem akan mengarahkan order di dalam area yang sama, sehingga mitra tidak terpental jauh dan bisa menyelesaikan lebih banyak pesanan dalam waktu yang lebih singkat. Di sisi lain, meningkatkan potensi pendapatan karena area operasional yang lebih terfokus memberi peluang penyelesaian trip lebih banyak.
“Jadwal operasional berlaku untuk layanan GoCar, GoRide, GoSend, GoFood, dan GoMart, dan bersifat terbuka. Mitra dapat memilih slot yang sesuai dan tetap memiliki kendali atas waktu kerjanya,” ujarnya.
Namun, Ade menjelaskan, seperti program-program lainnya, Gojek terus mengevaluasi dan menyempurnakan program ini. Tentu berdasarkan masukan dari mitra.
“Dengan tujuan akhir: peluang penghasilan yang lebih stabil dan merata untuk semua,” tuturnya.
Terkait usulan potongan menjadi hanya 10 persen, Ade menegaskan pihaknya menolak itu. Setiap kuartal, Gojek melaporkan hasil potongannya yang tak lebih dari 20 persen kepada Kementerian Perhubungan untuk memastikan komisi ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan order dan pendapatan mitra.
“Namun, bagi Gojek, pengurangan komisi menjadi 10 persen bukanlah solusi,” ungkapnya.
