2 hours ago
2
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmennya mempercepat transisi energi nasional yang ramah lingkungan dan pro rakyat.
Upaya ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan percepatan transisi energi sebagai langkah menuju kemandirian energi dan kedaulatan nasional.
Untuk mewujudkannya, Kementerian ESDM menyiapkan sejumlah program konkret, seperti pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau waste to energy (WtE), pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), pengolahan biogas, serta produksi energi berbasis biomassa.
Program-program tersebut tidak hanya berfokus pada pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui penciptaan lapangan kerja dan optimalisasi limbah bernilai ekonomi.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh program energi baru dan terbarukan dirancang agar manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat.
Program WtE menjadi salah satu prioritas utama karena berperan ganda: mengubah sampah menjadi listrik sekaligus mengurangi volume di tempat pembuangan akhir (TPA).
Selain berdampak lingkungan, proyek ini juga membuka lapangan kerja baru di sektor pengelolaan limbah dan energi.
Komitmen pemerintah untuk menjaga keberpihakan pada masyarakat ditegaskan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai penyempurnaan Perpres Nomor 35 Tahun 2018. Aturan ini memastikan bahwa pengembangan PLTSa tidak menambah beban rakyat, karena kenaikan biaya listrik dari proyek tersebut akan ditopang subsidi pemerintah.
Saat ini, dua PLTSa telah beroperasi di Surabaya dan Solo dengan kapasitas terpasang 36,47 megawatt (MW). Dengan payung hukum baru tersebut, pembangunan PLTSa di berbagai daerah diharapkan dapat dipercepat untuk menjawab persoalan sampah yang kian mendesak.
Selain listrik dari sampah, RDF menjadi alternatif bahan bakar efisien. Teknologi ini mengubah sampah non-organik menjadi bahan bakar pengganti batu bara untuk industri semen dan pembangkit listrik.
Pemanfaatan RDF juga memperpanjang usia TPA dan menekan ketergantungan terhadap energi fosil, selama ada kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat.
Di pedesaan, biogas menjadi sumber energi bersih yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Limbah peternakan dan pertanian diolah menjadi bahan bakar untuk memasak dan penerangan rumah tangga.
Program biogas berperan penting dalam menekan biaya rumah tangga, meningkatkan sanitasi lingkungan, dan mengurangi emisi gas rumah kaca.
Kementerian ESDM memperluas instalasi biogas berbasis komunitas sebagai upaya membangun kemandirian energi desa.
Untuk memperkuat ekosistem bisnisnya, pada akhir 2023 ESDM telah mempublikasikan Perizinan Bahan Bakar Biogas (Biometana) dengan KBLI 35203 sebagai dasar hukum dan teknis bagi pelaku usaha.
Hingga September 2025, pemanfaatan biogas langsung telah mencapai 71,5 juta meter kubik, menunjukkan bahwa energi bersih telah dimanfaatkan masyarakat secara nyata.
Pemanfaatan biomassa juga menjadi perhatian serius. Limbah pertanian, perkebunan, dan kehutanan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti pelet kayu.
Program ini memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memberi nilai tambah ekonomi bagi petani, koperasi, dan pelaku usaha kecil, yang mendorong perputaran ekonomi lokal lebih inklusif.
Seluruh inisiatif transisi energi tersebut dijalankan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada rakyat. Kementerian ESDM mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar manfaatnya terasa hingga tingkat desa dan perkotaan.
Energi dipandang bukan sekadar data dalam laporan, melainkan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.
Arah kebijakan ini menegaskan bahwa transisi energi harus berjalan adil, pro-rakyat, dan berkelanjutan. Subsidi untuk PLTSa, kemudahan perizinan bagi biometana, serta sinergi antar pelaku lokal dirancang untuk memastikan manfaat ekonomi dan lingkungan dapat berjalan berdampingan.
