3 hours ago
3
CNN Indonesia
Sabtu, 12 Jul 2025 20:50 WIB
Cak Imin sindir pihak yang melabeli kelompok pro lingkungan dengan wahabi. (CNN Indonesia TV)
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, bahkan dunia kini sudah sangat ekstrem. Cak Imin kemudian menyindir pihak yang melontarkan istilah wahabi lingkungan untuk pihak-pihak yang pro lingkungan hidup.
Istilah ini sebelumnya dilontarkan Ketua PBNU Ulil Abshar Abdalla beberapa waktu lalu. Ulil saat itu menyebut kelompok penolak tambang seperti Greenpeace dan Walhi sebagai wahabi lingkungan.
"Jadi beberapa waktu yang lalu ada isu bahwa ada gerakan perlindungan hidup yang sangat ekstrim. Ada yang menolak yang pro lingkungan hidup secara ekstrim, menuduh pro lingkungan hidup yang ekstrim itu wahabi. Katanya wahabi lingkungan," kata Cak Imin dalam acara peluncuran PKB Eco Generation (ECOGEN) di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (12/7).
Cak Imin mengaku memahami gerakan pro lingkungan lingkungan hidup. Ia mengatakan saat ini kerusakan lingkungan hidup sudah sangat mengkhawatirkan.
"Saya sangat bisa memahami gerakan lingkungan hidup yang ekstrim. Kenapa? karena perusakan lingkungan hidup juga sangat ekstrim. Bukan hanya krisis iklim, tetapi sudah sampai pada level kehancuran iklim. Bukan lagi climate change, perubahan iklim, tapi krisis iklim. Jadi levelnya sudah mengerikan," katanya.
Cak Imin mengatakan PKB telah membangun paradigma baru yakni konstitusi berbasis hijau pada 2003. Dalam paradigma ini, kata dia, seluruh undang-undang yang tidak pro-lingkungan diperbaiki dan disempurnakan.
"Tapi belum semuanya berhasil. Karena apa? Karena kekuatan PKB masih kecil," katanya.
Ia mengatakan semua pihak harus melakukan langkah memperbaiki lingkungan hidup melalui langkah struktural dan gerakan sosial.
Cak Imin pun menyampaikan apresiasi dengan adanya komunitas PKB Ecogen yang menambah kekuatan gerakan memperbaiki lingkungan.
"Yang struktural itu apa? Melalui politik, melalui pemerintahan, melalui undang-undang, melalui kebijakan, peraturan, melalui satu sikap negara, juga melalui gerakan sosial, gerakan lingkungan, gerakan advokasi. Nah ini dua titik, struktural, kultural. Ini harus bareng-bareng," ujarnya.
(yoa/dal)
