Bentrok Polisi-Pedemo, DPR Timor Leste Batalkan Anggaran Mobil Dinas

3 hours ago 2

CNN Indonesia

Kamis, 18 Sep 2025 07:41 WIB

Demonstrasi menentang rencana pembelian mobil dinas SUV bagi anggota parlemen semakin meluas di Timor Leste hingga polisi dan pemrotes bentrok. Demonstrasi menentang rencana pembelian mobil dinas SUV bagi anggota parlemen semakin meluas di Timor Leste hingga polisi dan pemrotes bentrok. (Foto: REUTERS/Nelson da Cruz)

Jakarta, CNN Indonesia --

Demonstrasi menentang rencana pembelian mobil dinas SUV bagi anggota parlemen semakin meluas di Timor Leste pada Rabu (17/9) hingga bentrokan antara pedemo dan polisi tak terhindarkan.

Lebih dari 2.000 demonstran yang sebagian besar merupakan mahasiswa universitas di ibu kota Dili turun ke jalan dan berdemonstrasi di dekat gedung Parlemen Nasional untuk menolak rencana pengadaan mobil Toyota Prado SUV bagi 65 anggota parlemen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para demonstran terlihat membakar ban, sebuah kendaraan pemerintah di dekat gedung parlemen, serta melempari aparat dengan batu. Sementara itu, aparat kepolisian merespons para demonstran dengan menembakkan gas air mata.

Awalnya, tuntutan massa berfokus pada pembatalan rencana pengadaan mobil anggota DPR senilai US$4,2 juta, namun kemudian meluas hingga mencakup isu lain, termasuk pensiun seumur hidup bagi mantan anggota parlemen.

Aksi ini berlangsung sejak Senin pekan ini, yang membuat sejumlah partai politik meminta parlemen membatalkan rencana tersebut. Ironisnya, partai-partai tersebut sebelumnya telah menyetujui anggaran 2025 yang mencakup dana untuk pembelian kendaraan.

Para demonstran berjanji akan terus turun ke jalan hingga rencana itu benar-benar dibatalkan.

"Kami ingin keputusan pembelian mobil ini dibatalkan. Keputusan itu harus diambil oleh presiden Parlemen Nasional," kata aktivis Domingos de Andrade kepada wartawan seperti dikutip AFP.

Massa juga membawa spanduk bertuliskan seruan untuk "Hentikan pencuri".

Sementara itu, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menegaskan pada Selasa bahwa tidak akan ada toleransi terhadap kekerasan dalam aksi demonstrasi.

"Silakan berdemonstrasi untuk memprotes pemerintah atau parlemen ketika mereka salah, tapi jangan menggunakan kekerasan," ujarnya.

Dalam pernyataan resmi pada Rabu, parlemen mengatakan akan mengambil langkah-langkah untuk membatalkan undang-undang tersebut setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan demonstran.

Parlemen Nasional juga secara bulat mengadopsi resolusi untuk "membatalkan proses pengadaan kendaraan baru dalam anggaran 2025".

Demo Timor Leste ini berlangsung kala negara di kawasan juga menghadapi protes serupa. Indonesia yang tutur memprotes gaji serta tunjangan DPR RI yang makin fantasis kala warga susah mencari pekerjaan dan gaji yang layak hingga demo di Filipina, Nepal, hingga Australia.

(rds)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial