4 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pihaknya masih mengkaji dampak atas zero Over Dimension Over Loading (ODOL) terhadap biaya logistik dan ekonomi nasional.
Kata dia kajian tersebut bakal menjadi dasar penting untuk menentukan langkah strategis agar kebijakan zero ODOL tidak hanya efektif diterapkan, tetapi juga menghadirkan solusi ekonomi berkelanjutan serta berkeadilan. Kajian ini rencananya rampung Desember 2025.
"Kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi dan perekonomian sedang disusun dan target selesai pada Desember 2025," kata AHY melansir Antara, Selasa (7/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga memastikan proses penyusunan kajian dikerjakan secara cermat dan tidak tergesa-gesa untuk memastikan seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, maupun keselamatan, terintegrasi dalam kebijakan penertiban kendaraan ODOL.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi BPS tadi sudah memaparkan dengan gamblang, walaupun studi dan analisanya masih terus dilakukan, masih perlu waktu untuk menuntaskan," ujar AHY.
Disebutkan AHY kajian ini mengambil sampel di dua provinsi dengan kontribusi ekonomi besar, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Dua daerah ini menyumbang sekitar 30 persen terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia secara nasional.
Sementara itu dari hasil awal, ditemukan kebijakan zero ODOL memiliki potensi dampak positif terhadap efisiensi transportasi logistik jika dijalankan secara konsisten.
"Tetapi sebetulnya yang menarik adalah, jika kita bisa menertibkan sekaligus mengawal kebijakan zero ODOL ini, justru ada dampak positif pada ekonomi," kata Agus.
Baginya persepsi publik yang menyebut kebijakan zero ODOL akan meningkatkan inflasi dan biaya logistik tidak sepenuhnya tepat karena masih banyak potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan melalui penataan kendaraan barang.
Kata dia kebijakan yang tepat sasaran justru mampu mendorong reinvestasi di sektor transportasi dan industri dalam negeri. Ujungnya disebut akan tercipta lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi nasional.
Selain manfaat ekonomi, AHY menyoroti dampak sosial kebijakan zero ODOL yang diharapkan mampu meningkatkan keselamatan publik dan menekan angka kecelakaan lalu lintas akibat fenomena kendaraan berlebih muatan.
AHY melanjutkan penegakan hukum (law enforcement) bukan satu-satunya langkah, melainkan bagian akhir setelah dilakukan sosialisasi dan edukasi menyeluruh agar seluruh pelaku usaha memahami manfaat kebijakan tersebut.
"Jadi banyak hal dampak yang sebetulnya secara ekonomi juga positif. Secara sosial juga demikian, kita berharap ini juga bisa menghadirkan sesuatu yang positif, karena sekali lagi kita tidak ingin ada siapapun yang menjadi korban kecelakaan akibat ODOL dan kerugian-kerugian lainnya," kata AHY.
Lebih dari itu pemerintah juga tengah merancang skema insentif dan disinsentif bagi pihak yang menaati maupun melanggar aturan ODOL. Ini dianggap sebagai bentuk keseimbangan antara pendekatan edukatif dan penegakan hukum di lapangan.
Pemerintah sendiri menargetkan kebijakan zero ODOL berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027.
(fea)
