3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan pemerintah kini memangkas 144 aturan rumit dalam penyaluran pupuk menjadi hanya tiga langkah sederhana.
Pemangkasan dilakukan sebagai bagian dari percepatan reformasi sistem pangan nasional.
"Dulu untuk terima pupuk, petani itu harus mengikuti 144 aturan. Maka pupuk itu sampai pada waktu panen. Ini kita pangkas. Dari 144 langkah cuma tinggal tiga: Kementan, pupuk, sampai petani. Jadi sebelum tanam pupuk sudah ada. Itu meningkat," ujar Zulhas dalam Agri Food Summit 2025 di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Kamis (16/10) yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas menjelaskan penyederhanaan proses ini bisa dilakukan karena adanya dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut kebijakan tersebut hanya membutuhkan dua hari untuk dirumuskan, dengan turunnya instruksi presiden (inpres( dan keputusan presiden (keppres) yang mempercepat jalur birokrasi.
"Ini perlu keppres. Dua hari kita rumuskan, keppres turun. Saya terima inpres, perpres, keppres itu 17. Jadi dukungan dari presiden luar biasa," katanya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sektor pertanian melalui mekanisasi dan perbaikan sistem irigasi. Zulhas menyebut banyak irigasi peninggalan masa Presiden ke-2 RI Soeharto yang selama ini tidak lagi berfungsi optimal, sehingga produktivitas sawah menurun.
"Kalau dua kali tanam, luasnya bisa 15 juta hektare. Tapi data Kementan menunjukkan baru 10 juta hektare. Berarti ada sawah yang cuma sekali tanam karena irigasinya tidak beres. Itu kita perbaiki," ujarnya.
Menurut Zulhas, birokrasi yang panjang menjadi salah satu hambatan terbesar dalam reformasi pertanian.
Ia mencontohkan proses pengembangan lahan baru yang biasanya memakan waktu hingga 10 tahun kini bisa diselesaikan hanya dalam tiga bulan setelah keluarnya Keppres Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional dan Keppres Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi dan Air Nasional.
"Saya bersyukur karena 13 bulan enggak selesai, tapi setelah ada Keppres 14 dan 19, tiga minggu kelar. Ini kerjaan 10 tahun," ungkapnya.
Selain penyederhanaan regulasi, pemerintah juga tengah mendorong mekanisasi pertanian dan penelitian varietas unggul baru agar produktivitas bisa bersaing dengan negara lain.
"Kalau varietas lama satu hektare cuma 5 ton, sementara di negara lain bisa 12 ton. Jadi perlu penelitian. Kita punya lembaga riset, tinggal orientasinya harus hasil, bukan proses," kata Zulhas.
Ia menegaskan modernisasi pertanian menjadi kunci agar Indonesia mampu mewujudkan visi sebagai lumbung pangan dunia.
"Kalau dulu metik padi satu hektare 24 hari, sekarang dengan alat combine, 24 hektare bisa selesai satu hari. Produktivitasnya jauh sekali," ujarnya.
Forum Agri Food Summit 2025 yang digelar bertepatan dengan Hari Pangan Dunia ini menjadi wadah bagi pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan mitra internasional untuk membahas langkah konkret menuju kemandirian pangan dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem pangan global.
(del/agt)
