Usai Bertemu Prabowo, Menkes Tanggapi Isu Bakal Di-reshuffle

Jakarta -

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menanggapi isu bahwa dirinya akan di-reshuffle. Budi mengatakan reshuffle merupakan hak penuh presiden.

"Wah itu, itu haknya beliau. Tanya beliau ya," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Diketahui, Budi Gunadi pernah viral terkait pernyataan soal ukuran celana. Ia mewanti-wanti pria dengan ukuran celana jeans di atas 32. Menurutnya, hal itu menjadi 'alarm' risiko kematian lebih dini.

Saat ditanya apakah dirinya mendapat teguran dari Prabowo terkait hal itu, Budi menepis. Ia berkelakar kalau dirinya dapat minum air kelapa hingga senyuman dari Prabowo.

"Kita dikasih minum air kelapa, dikasih sampai 2 gelas," ujarnya.

"Dapet senyuman," lanjutnya.

Pernyataan ini disampaikan Budi saat bicara mengenai rata-rata usia harapan hidup di Indonesia. Menurut catatan 2023, rata-rata usia harapan hidup di RI adalah 74 tahun. Meski meningkat dari semula 66 tahun pada 2000-an, angka ini masih relatif lebih rendah ketimbang negara maju, seperti Singapura 83 tahun dan Jepang 84 tahun menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Ia menyebut ada banyak faktor di balik umur panjang seseorang, termasuk salah satunya obesitas. Budi lantas mewanti-wanti pria dengan ukuran celana jeans di atas 32. Menurutnya, hal itu menjadi 'alarm' risiko kematian lebih dini.

"Pokoknya laki-laki kalau beli celana jeans masih di atas 32-33. Ukurannya berapa celana jeans? 34-33. Sudah pasti obesitas. Itu menghadap Allah-nya lebih cepat, dibandingkan dengan yang celana jeans-nya 32," katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/5).

"Saya bukannya body shaming, tapi memang artinya begitu," lanjutnya.

Kemudian, pernyataan Budi juga ramai dibahas saat berbicara mengenai indikator Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Salah satunya, kata dia, rata-rata pendapatan warga yang harus mencapai Rp 15 juta per bulan.

"Negara maju, high income country itu definisinya jelas, Teman-teman. Gross national income per kapita itu USD 14 ribu ke atas," kata Budi dalam acara diskusi bertajuk Double Check dengan tema 'Bagaimana Visi Kesehatan Era Prabowo?' di Toety Heraty Museum, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5).

"Sekarang Indonesia berapa? USD 4.000-an. Jadi harus naik 3,5 kali. Nah, gimana caranya itu kalau dirupiahkan, sebulannya harus Rp 15 juta," lanjutnya.

Budi melanjutkan pendapatan sebesar itu hanya bisa dicapai jika masyarakat sehat dan pintar. Karena itu, dia berbicara pentingnya peran Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan menuju Indonesia emas 2045.

Kata Istana soal Usul Copot Menkes

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus jubir Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, merespons munculnya usulan pencopotan Menkes Budi Gunadi Sadikin. Prasetyo mengatakan pihaknya telah mendengar aspirasi tersebut.

"Nah itu bagian dari evaluasi-evaluasi kita tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran, teman-teman dokter kan adalah individu-individu atau insan-insan pilihan," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (23/5).

Prasetyo yakin masukan itu didasari pertimbangan-pertimbangan yang matang. Mensesneg yang akrab disapa Pras itu menyebut pihaknya telah mempelajari aspirasi tersebut.

"Pasti memberikan masukan itu berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Dan kami pemerintah sudah menerima itu, baik secara resmi maupun kami mengikuti dari media massa dan kita mempelajari betul, mempelajari betul untuk sekali lagi kemudian masalahnya apa. Nah kita cari jalan keluarnya," ujar dia.

Pras menyambut berbagai catatan terhadap salah satu menteri Prabowo itu. Pras pun mewanti-wanti aspirasi tersebut tidak berdampak pada layanan kesehatan publik.

Sejumlah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad) sebelumnya meminta Presiden Prabowo mengevaluasi kinerja Menkes Budi Gunadi Sadikin. Pasalnya, Menkes dinilai mengambil alih secara sepihak pembentukan kolegium baru 'versi pemerintah', yang kini tidak lagi berada di bawah organisasi profesi, melainkan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI).

(eva/jbr)