5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai hingga Februari 2026 tercatat Rp44,9 triliun atau sekitar 13,4 persen dari target APBN.
Angka tersebut mengalami kontraksi 14,7 persen dibandingkan Februari 2025 sebesar Rp52,6 triliun.
"(Realisasi penerimaan bea dan cukai) ini sekitar Rp7 triliun di bawah dari yang tahun lalu," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara dalam konferensi pers di APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Suahasil mengungkapkan kontribusi terbesar penerimaan berasal dari cukai yang mencapai Rp34,4 triliun. Kendati, realisasinya turun 13,3 persen secara tahunan.
"Seperti kita tahu pita cukai itu bisa dilekatkan selama dua bulan ke depan. Jadi kita akan lihat moga-moga dalam dua bulan ke depan ini akan menjadi lebih baik untuk penerimaan cukai," ujar Suahasil.
Sementara itu, penerimaan dari bea keluar tercatat sebesar Rp2,8 triliun atau turun 48,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Penurunan itu dipengaruhi oleh turunnya harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), dari rata-rata US$1.007 per metrik ton pada Januari-Februari 2025 menjadi US$917 per metrik ton pada Januari-Februari 2026.
Lalu, penerimaan bea masuk mencapai Rp7,8 triliun, tumbuh 1,7 persen secara tahunan. Ini didorong oleh impor Indonesia yang bertumbuh.
Selain itu, Suahasil juga mengungkap capaian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam pengawasan terhadap peredaran barang ilegal.
Penindakan terhadap rokok ilegal tercatat sebanyak 2.872 kali, meningkat 44,1 persen, dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan mencapai 369 juta batang atau naik 106,8 persen dari 2025.
Lebih lanjut, penindakan terhadap narkotika dilakukan sebanyak 234 kali atau naik 10,4 persen. Namun, jumlah barang bukti yang diamankan tercatat 0,7 ton, turun 45 persen dibandingkan periode sebelumnya.
"(Penindakan) ini kita akan terus lanjutkan. Teman-teman di Bea Cukai akan terus bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa Indonesia itu bebas dan rokok ilegal dan narkotika itu bisa hilang dari bumi Indonesia," ucap Suahasil.
(dhz/sfr)
