18 minutes ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkap langkah Presiden Prabowo Subianto membacakan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Rapat Paripurna DPR menjadi tradisi baru dalam penyusunan APBN.
Selama ini, pembacaan KEM-PPKF biasanya dilakukan oleh menteri keuangan atas nama presiden, pada setiap 20 Mei sebagai putaran awal pembahasan RAPBN.
"Biasanya selama ini dibacakan oleh Menteri Keuangan atas nama Bapak Presiden. Jadi kalau hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan KEM-PPKF memuat sejumlah asumsi makro ekonomi dalam bentuk rentang, mulai dari target pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price (ICP), hingga lifting minyak dan gas.
Selain itu, dokumen tersebut juga akan memuat pagu indikatif kementerian dan lembaga sebagai kerangka awal RAPBN 2027.
"Ini adalah sebuah tradisi baru. Orang ingin memperhatikan dengan serius apa yang akan menjadi concern Bapak Presiden di dalam KEM-PPKF ini. Tentunya masyarakat akan menunggu dan ini akan menjadi sebuah tradisi baru dalam ketatanegaraan," ujar Misbakhun.
Misbakhun juga menepis anggapan langkah Prabowo membacakan langsung KEM-PPKF berkaitan dengan pelemahan rupiah maupun tekanan di pasar saham. Ia menilai keputusan ini lebih mencerminkan keinginan Prabowo agar APBN sejak awal menjadi instrumen kebijakan yang disampaikan langsung kepada publik oleh kepala negara.
"Menurut saya jangan ditarik soal situasi indeks harga saham gabungan dan pelemahan rupiah itu dalam urusan ke KEM-PPKF. Nilai tukar itu hanya salah satu aspek di dalam kerangka ekonomi makro kita. Di dalam asumsi makro ekonomi kita itu ada banyak parameter," pungkasnya.
(dhz/pta)
Add
as a preferred source on Google
