Trump Perintahkan Gaji Militer Tetap Dibayar di Tengah Shutdown

3 hours ago 3

CNN Indonesia

Minggu, 12 Okt 2025 09:27 WIB

Presiden AS Donald Trump meminta agar anggota militer tetap menerima gaji pada pekan depan, meski penutupan sebagian pemerintahan federal masih berlangsung. Presiden AS Donald Trump meminta agar anggota militer tetap menerima gaji pada pekan depan, meski penutupan sebagian pemerintahan federal masih berlangsung. (REUTERS/Evelyn Hockstein).

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminta agar anggota militer tetap menerima gaji pada pekan depan, meski penutupan sebagian pemerintahan federal (government shutdown) masih berlangsung.

Mengutip AFP, Minggu (12/10), keputusan ini disampaikan Trump pada Sabtu (5/10), di tengah kebuntuan politik yang membuat ratusan ribu pegawai negeri bekerja tanpa bayaran.

Trump mengatakan telah memerintahkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk menggunakan semua dana yang tersedia agar pasukan dibayar gajinya pada 15 Oktober.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia pun menuding Partai Demokrat sebagai penyebab berlanjutnya kebuntuan anggaran yang kini memasuki minggu kedua.

"Saya tidak akan membiarkan Partai Demokrat menyandera militer kita dan keamanan nasional dengan shutdown berbahaya ini," tulis Trump di Truth Social nya.

Kebuntuan politik ini menyebabkan sekitar 750 ribu pegawai federal dirumahkan sementara tanpa bayaran. Sedangkan, sebagian lainnya yang dianggap esensial harus tetap bekerja tanpa gaji.

Sekitar 1,3 juta personel militer aktif juga terancam tidak menerima bayaran pada Rabu mendatang, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern AS.

Pengumuman Trump datang sehari setelah Gedung Putih mulai melaksanakan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap pegawai pemerintah. Langkah itu diambil untuk meningkatkan tekanan terhadap Demokrat agar menyetujui rancangan anggaran yang diajukan Partai Republik.

Direktur Anggaran Gedung Putih Russ Vought mengatakan pemerintah sedang menindaklanjuti rencana untuk memberhentikan sekitar 4.000 pekerja di beberapa lembaga federal.

Tindakan ini juga telah memicu gugatan hukum dari serikat pekerja yang mewakili sekitar 800 ribu pegawai negeri.

"Republik lebih memilih melihat ribuan warga Amerika kehilangan pekerjaan daripada duduk dan bernegosiasi dengan Demokrat untuk membuka kembali pemerintahan," ujar Pemimpin Mayoritas Senat dari Demokrat, Chuck Schumer.

Serikat pekerja telah mengajukan permintaan darurat ke pengadilan federal di San Francisco untuk menghentikan PHK tersebut. Sidang lanjutan dijadwalkan pada 16 Oktober mendatang.

Shutdown terjadi setelah Kongres gagal mencapai kesepakatan anggaran baru sebelum tenggat 30 September.

Demokrat menolak resolusi sementara dari Republik yang hanya memperpanjang anggaran tanpa tambahan subsidi untuk asuransi kesehatan berpenghasilan rendah.

Sementara itu, Trump tetap menolak bernegosiasi dengan oposisi terkait isu kesehatan sebelum pemerintahan dibuka kembali.

(ldy/sfr)

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial