Tolak Usulan Legalkan Kasino, HNW: Bertentangan dengan Nilai Konstitusi

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi soal usulan Indonesia 'melegalkan' kasino sebagai objek baru penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Usulan yang datang dari salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Komisi XI ini pun belakangan sempat menjadi polemik dan pembicaraan publik.

Meski usulan tersebut sudah diklarifikasi oleh pengusulnya, dan tidak menjadi keputusan di Komisi XI DPR, namun HNW menilai hal ini tetap perlu dikoreksi agar tidak terulang. Sebab, usulan sejenis sudah pernah ditolak oleh MK, lembaga pengadilan yang keputusannya final dan mengikat.

HNW menjelaskan secara filosofis, UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang berdasarkan hukum dan berlandaskan kepada Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana dituangkan dalam pembukaan dan dasar negara Pancasila. Hal ini pun ditegaskan lagi dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUDNRI 1945, bahkan diperkuat dengan nilai-nilai agama.

"Perjudian dalam segala jenisnya termasuk kasino dan judi online (judol) jelas ditolak dan bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional tersebut," ujar HNW dalam keterangannya, Sabtu (17/5/2025).

HNW juga mengingatkan MK pernah membuat keputusan menolak usulan untuk melegalkan perjudian melalui uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Namun, permohonan uji materi tersebut tegas ditolak oleh MK dengan pertimbangan bahwa perjudian bertentangan dengan nilai-nilai moral, ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia, keamanan dan ketertiban umum yang semuanya diakui oleh Konstitusi yang berlaku di Indonesia.

HNW pun mengutip dua alasan utama yang diajukan oleh pemohon ketika meminta judi dilegalkan, antara lain karena judi sudah mentradisi dan dapat menjadi sumber pemasukan negara. Alasan tersebut serupa dengan yang disampaikan oleh anggota DPR yang dengan dalih 'mencari terobosan out of the box', kemudian mengusulkan agar judi (kasino) bisa dilegalkan.

Namun, dua alasan itu sudah ditolak dengan tegas oleh MK melalui putusan Nomor 21/PUU-VIII/2010 pada tahun 2011. Pertama, meski judi telah lama dipraktikkan oleh banyak etnis di Indonesia, namun berjudi dianggap suatu perbuatan yang tidak baik menurut nilai-nilai masyarakat.

Kedua, meski omset perjudian sangat banyak dan dapat memberi keuntungan ekonomi negara, dan negara memang memerlukan banyak anggaran biaya yang banyak, namun tidak berarti untuk mendapatkan biaya yang banyak harus melegalkan perjudian seperti kasino.

"Itu bunyi pertimbangan penolakan MK yang keputusannya final dan mengikat itu. Maka semestinya pemerintah didukung untuk mencari pemasukan tambahan hanya dari sumber yang legal, bukan dari yang ilegal dengan melontarkan 'wacana' melegalkan judi (kasino) yang jelas telah ditolak dan dinilai tidak legal oleh MK," katanya.

HNW juga mendukung keputusan MK tersebut. Sebab sesuai ketentuan konstitusi, Indonesia merupakan negara hukum dan memiliki aturan hukum serta nilai-nilai kemasyarakatan sendiri. Aturan tersebut pun berbeda dengan negara-negara lain yang mungkin melegalkan judi (kasino).

"Oleh karena itu, sudah selayaknya sebagai WNI menaati hanya hukum yang berlaku di Indonesia, bukan yang lain. Memang penting anggota DPR membantu memikirkan penambahan pendapatan negara di luar pajak, tapi usaha untuk meningkatkan penerimaan negara tidak dilakukan dengan sumber yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, HNW menjelaskan ada banyak cara lain yang legal dan konstitusional yang bisa diusulkan DPR dan dimanfaatkan oleh pemerintah. Beberapa di antaranya dengan menyukseskan Danantara, atau mendukung potensi ekonomi syariah yang sudah diakui legal dalam sistem hukum Indonesia.

Kemudian, mendukung pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan lebih dari Rp 700 triliun keuangan negara dari kejahatan-kejahatan korupsi di tata niaga timah, Pertamina, BLBI dan lainnya. Selanjutnya, membantu negara menegakkan hukum berantas judi online, yang menurut PPATK peredaran keuangannya pada tahun 2025 melonjak drastis mencapai Rp 1.200 triliun.

"Padahal tahun 2023 peredarannya baru mencapai Rp 327 T, dan itu menurut Menkominfo ketika itu Budi Arie Setiadi sudah menjadikan Indonesia sebagai 'negara darurat judi online' dengan segala dampak negatifnya baik sosial, ekonomi, moral maupun keagamaan. Sekarang dengan peredaran melonjak mendekati 4 kali lipat dan apalagi bila dilegalkan salah satu jenis judinya, bisa dibayangkan kedaruratan yang melanda Indonesia yang tidak akan membantunya hadirkan generasi emas menyongsong Indonesia Emas 2045," paparnya.

"Karena dengan tegaknya hukum dan besarnya uang yang bisa diselamatkan dari korupsi, dan terhindarnya kerugian publik akibat judi online, itu semua bisa memberikan manfaat yang besar dan positif kepada (pemasukan) keuangan Negara yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

HNW juga menegaskan saat ini Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan hukum dan menghadirkan pemerintahan yang bersih, termasuk bersih dari korupsi dan perjudian.

Dalam hal ini, HNW menjelaskan instrumen hukum yang dibuat oleh DPR dan Pemerintah terkait legalnya perjudian sudah cukup memadai. Hal ini termasuk adanya ancaman hukuman tegas bagi penyelenggara dan pelaku perjudian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

HNW mengatakan Prabowo juga sempat menyebutkan bahwa kerugian akibat judi online mencapai Rp 900 triliun per tahun dan kerugian itu menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.

"Selain kerugian material yang besar, ada juga kerugian lain yang tidak ternilai, yakni kerugian sosial dan etika masyarakat Indonesia akibat dari perjudian," kataya.

"Bila perjudian yang ilegal saja efek rusaknya bisa sangat besar bahkan menjadikan Indonesia darurat judi on line, apalagi apabila perjudian (dimulai dari kasino) tersebut malah dilegalkan. Dampak negatifnya akan jauh lebih besar dibanding 'manfaat' ekonomi yang mungkin ingin diraih," pungkasnya.

(prf/ega)