Washington DC -
Senator senior Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat berupaya mencegah Presiden Donald Trump untuk menggunakan pesawat mewah yang ditawarkan Qatar untuk secara resmi digunakan sebagai pesawat kepresidenan Air Force One.
Chuck Schumer yang merupakan pemimpin minoritas Partai Demokrat di Senat AS, seperti dilansir AFP, Selasa (20/5/2025), memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) bernama Presidential Airlift Security Act pada Senin (19/5) waktu setempat.
RUU itu akan melarang Pentagon atau Departemen Pertahanan AS menggunakan uang wajib pajak untuk memodifikasi pesawat apa pun yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah asing, untuk digunakan sebagai pesawat kepresidenan AS.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
RUU tersebut menandai langkah terbaru dalam rentetan protes oleh kalangan Partai Demokrat terhadap keputusan Trump menerima pemberian sebuah pesawat jumbo Boeing 747-8 senilai US$ 400 juta (Rp 6,5 triliun), yang ditawarkan secara gratis oleh keluarga Kerajaan Qatar.
Tawaran Qatar itu menimbulkan pertanyaan konstitusional dan etika yang besar, juga kekhawatiran keamanan tentang penggunaan pesawat yang disumbangkan oleh pemerintah asing untuk digunakan sebagai Air Force One yang sangat sensitif.
Trump telah membantah adanya masalah etika terkait penerimaan pesawat dari Qatar tersebut, dengan mengatakan sama saja "bodoh" jika pemerintah AS menolak pemberian pesawat secara gratis tersebut.
"Donald Trump telah menunjukkan berkali-kali bahwa dirinya akan mengkhianati rakyat Amerika dan jabatan presiden jika itu berarti mengisi kantongnya sendiri," sebut Schumer dalam pernyataannya.
"Tidak hanya akan dibutuhkan miliaran dolar uang para pembayar pajak untuk berusaha memodifikasi dan mengamankan pesawat ini, tetapi sama sekali tidak ada modifikasi yang dapat menjamin keamanannya," ujarnya.
Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.
Meskipun sejumlah Senator Partai Republik menyuarakan kekhawatiran soal usulan pemberian pesawat itu, pemimpin mayoritas Senat AS John Thune -- seorang loyalis Trump -- tidak berkewajiban membawa RUU itu ke ruang sidang majelis tinggi Kongres AS.
Namun, Schumer berencana memaksakan pemungutan suara dengan menawarkannya sebagai amandemen terhadap RUU pengeluaran negara yang harus disahkan oleh Partai Republik pada akhir tahun ini.
Konstitusi AS, dalam bagian yang disebut sebagai Klausul Honorarium, secara tegas melarang para pejabat pemerintah menerima hadiah "dari Raja, Pangeran, atau negara asing mana pun".
Pekan lalu, Schumer mengumumkan dirinya berencana menuntut pertanggungjawaban semua pejabat politik Departemen Kehakiman atas pemberian pesawat itu. Sementara Senator Demokrat lainnya, Chris Murphy, berjanji untuk memaksakan pemungutan suara guna memblokir penjualan senjata ke Qatar.
Para Senator Demokrat lainnya telah berupaya memajukan resolusi ketidaksetujuan dan telah membahas tindakan hukum untuk menegakkan Klausul Honorarium.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
