Ratusan Mahasiswa di Kupang Bawa Bendera One Piece, Kecam DPR

2 weeks ago 7

CNN Indonesia

Senin, 01 Sep 2025 17:38 WIB

Ratusan mahasiswa di Kupang menggelar aksi dengan pengibaran bendera One Piece. Mereka menuntut tunjangan DPR dihapuskan seluruhnya. Aksi mahasiswa di NTT tuntut tunjangan DPR dihapuskan seluruhnya. (CNN Indonesia/Elly)

Kupang, CNN Indonesia --

Aksi ratusan mahasiswa dari 12 elemen di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) diwarnai dengan pengibaran bendera one piece, Senin (1/9).

Aksi pengibaran bendera one piece terjadi di depan gerbang masuk Kantor DPRD NTT.  Massa menuntut agar seluruh tunjangan DPR RI dihapuskan sehingga tidak ada kesenjangan dengan rakyat, khususnya para buruh yang bekerja dari pagi hingga malam.

"Seluruh tunjangan DPR harus batalkan semuanya, jangan mau makan uang dari pajak yang rakyat bayarkan," kata orator di atas mobil komando.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Massa aksi juga menuntut agar Presiden Prabowo Subianto mencopot Kapolri, Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo karena tidak mampu mengamankan jalannya aksi demonstrasi di beberapa daerah yang berujung tewasnya Affan Kurniawan, driver ojek online yang dilindas mobil rantis Brimob.

Aksi diwarnai kericuhan saat aparat menutup rapat pintu gerbang dan melarang massa aksi masuk ke dalam gedung. Namun, massa akhirnya berhasil menerobos pintu gerbang dan masuk ke dalam gedung DRPD sambil menerikkan revolusi.

Koordinator aksi Adel menuturkan saat ini masyarakat tidak lagi percaya dengan kinerja institusi Polri yang diklaim brutal saat melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Adel juga menyoroti soal gaya hidup kemewahan sejumlah anggota DPRD Maluku.

Ia bilang hidup kemewahan bukan hanya di anggota DPR RI fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach hingga anggota DPR fraksi Partai PAN, Eko Patrio dan Uya Kuya saja. Namun, anggota DPRD Maluku juga hidup dalam kemewahan.

"Anggota DPR RI dan DPRD Maluku juga hidup mewah, rakyat hidup sengsara," ucapnya.

Dalam orasi, Adel juga meminta pembebasan dua warga adat Negeri Hayaz, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yang membela hak-hak adat yang ditahan aparat setelah merusak fasilitas tambang pasir merah.

Sementara itu, Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartono yang sempat duduk melantai bersama massa aksi depan pintu gerbang menegaskan bahwa institusi kepolisian mendukung penuh kebebasan berpendapat selama tidak anarkis.

(ely/dal)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial