PM Thailand Didesak Lengser Usai Kehilangan Mitra Koalisi

Jakarta -

Pemerintahan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra berada di ujung tanduk pada Kamis (19/6) setelah keluarnya salah satu mitra utama koalisi. Desakan mundur terhadapnya sebabnya meningkat, meskipun baru 10 bulan menjabat..

Paetongtarn, yang baru pertama kali terjun ke dunia politik dan berusia 38 tahun, adalah putri dari mantan perdana menteri berpengaruh Thaksin Shinawatra. Dia kini menghadapi turunnya popularitas, kelesuan ekonomi, serta sengketa wilayah dengan Kamboja yang memicu kekhawatiran akan kemungkinan bentrokan militer.

Partai Bhumjaithai, mitra terbesar kedua dalam koalisi, menarik diri pada Rabu (18/6) malam, setelah bocornya rekaman percakapan telepon antara Paetongtarn dan mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, hanya beberapa jam sebelumnya. Pembicaraan tersebut dinilai menimbulkan kerusakan terhadap integritas bangsa, kedaulatan negara, serta citra militer

Partai United Thai Nation (UTN), Chart Thai Pattana, dan Partai Demokrat mengumumkan juga akan mengadakan rapat terpisah pada hari Kamis untuk menentukan langkah selanjutnya. Jika Partai Demokrat atau UTN juga menarik diri, Paetongtarn akan memimpin pemerintahan minoritas yang nyaris mustahil bertahan.

Paetongtarn belum memberikan komentar terkait keluarnya Bhumjaithai. Dia terlihat memasuki kantor pemerintahan pada Kamis pagi, sementara aparat kepolisian telah berjaga di sekitar untuk mengantisipasi kemungkinan aksi unjuk rasa.

Indeks di bursa saham Thailand turun hingga 2,4 persen pada perdagangan pagi, mencapai level terendah sejak 9 April.

Percakapan kontroversial

Dalam rekaman percakapan tertanggal 15 Juni yang bocor itu, Paetongtarn terdengar mendesak mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, agar menyelesaikan sengketa wilayah secara damai, serta memintanya untuk tidak mendengarkan "pihak lain" di Thailand, termasuk seorang jenderal militer yang menurut dia "hanya ingin terlihat keren."

Dia kemudian mengatakan kepada wartawan bahwa ucapannya adalah bagian dari taktik negosiasi, dan tidak ada masalah dengan militer.

Paetongtarn mengadakan pertemuan dengan pejabat keamanan tertinggi pada Kamis untuk membahas krisis dengan Kamboja. Didampingi oleh menteri pertahanan, panglima angkatan darat, dan panglima angkatan bersenjata, dia meminta maaf atas kebocoran percakapan itu dan menyerukan persatuan.

"Kita tidak punya waktu untuk perpecahan. Kita harus melindungi kedaulatan negara. Pemerintah siap mendukung militer dalam segala hal," ujarnya kepada wartawan.

Titik balik politik

Jika Paetongtarn mundur, parlemen di Bangkok harus bersidang untuk memilih perdana menteri baru dari lima nominasi yang tersisa dari daftar kandidat pemilu 2023.

Pilihan lain adalah membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini, langkah yang dapat menguntungkan Partai Rakyat, oposisi terbesar di parlemen dan saat ini partai paling populer menurut berbagai survei.

Partai Rakyat merupakan kelanjutan dari Partai Move Forward. MFP, yang menjadi pemenang pemilu 2023 namun dibubarkan oleh pengadilan tahun lalu, menyatakan bahwa Thailand kini lumpuh akibat berbagai masalah yang hanya dapat diselesaikan melalui pemilu baru.

"Situasi kemarin terkait kebocoran percakapan telepon ini adalah titik balik," kata Ketua Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, dalam konferensi pers.

"Saya ingin perdana menteri membubarkan parlemen. Saya yakin rakyat ingin pemerintahan yang dapat menyelesaikan masalah rakyat, pemerintahan yang sah yang lahir dari proses demokratis."

Bayang-bayang Thaksin

Pemerintahan Paetongtarn juga terus mendapat kritik dari lawan politik terkait pengaruh besar ayahnya, Thaksin, yang meskipun tidak memegang jabatan resmi, kerap berkomentar tentang kebijakan dan tetap tampil aktif di publik sejak kembali dari pengasingan pada 2023.

Ditambah sikap militer yang semakin agresif terkait sengketa perbatasan dengan Kamboja, gejolak politik ini semakin menyoroti peran dominan militer Thailand dalam politik, serta ketegangan lama para jendral dengan keluarga Shinawatra.

Militer menggulingkan pemerintahan Thaksin lewat kudeta pada tahun 2006 dan 2014.

Militer Thailand pada Kamis merilis pernyataan yang menegaskan "komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi" serta menyerukan persatuan nasional.

"Kepala angkatan darat mengimbau rakyat Thailand untuk tetap percaya pada komitmen teguh Angkatan Darat Kerajaan Thailand dalam menjaga monarki konstitusional serta melindungi kedaulatan nasional melalui kerangka hukum dan mekanisme kelembagaan yang ada," demikian isi pernyataan tersebut.

Editor: Hendra Pasuhuk

(ita/ita)