Pemimpin Dunia Tuntut Aturan Batasi Tambang Dasar Laut

Jakarta -

Kekhawatiran bahwa kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memicu gelombang penambangan laut dalam turut membayangi pembukaan KTT Samudera di Prancis, Senin (9/6).

"Saya kira adalah sebuah kegilaan untuk melakukan tindakan bisnis yang ganas dan akan mengganggu dasar laut, merusak keragaman hayati dan melepas ceruk karbondioksida, tanpa kita pernah tahu tentangnya," kata Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam pidato sambutan.

Implementasi moratorium penambangan dasar laut adalah "kebutuhan internasional", imbuhnya lagi.

Jumlah negara yang menentang penambangan dasar laut naik menjadi 36 pada hari Senin, menurut penghitungan Deep Sea Conservation Coalition, sebuah organisasi non-pemerintah.

Donald Trump tidak termasuk di antara sekitar 60 kepala negara dan pemerintahan yang hadir pada KTT yang digelar di kota tepi laut Nice itu. Tapi kebijakannya tetap menjadi momok di awal konferensi, terutama setelah Trump mengabaikan Otoritas Dasar Laut Internasional (ISA), dan mengeluarkan izin langsung kepada perusahaan yang ingin menambang di perairan di luar yurisdiksi AS.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyerukan "tindakan tegas" dari otoritas dasar laut untuk mengakhiri "perlombaan predator" untuk memburu mineral laut dalam. "Kita sekarang melihat ancaman unilateralisme yang membayangi lautan. Kita tidak bisa membiarkan apa yang terjadi pada perdagangan internasional terjadi di laut," kata Lula.

"Laut dalam, Greenland, dan Antartika tidak untuk dijual", timpal Macron sebagai kritik terhadap klaim ekspansionis Trump.

Guterres menggugat eksploitasi

ISA, yang memiliki yurisdiksi atas dasar laut di luar perairan nasional, akan bertemu pada bulan Juli mendatang. Dalam pertemuan tersebut, lembaga yang bernaung di bawah Konvensi Hukum Laut Internasional ini akan membahas kode etik pertambangan global untuk mengatur pertambangan di dasar laut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kehati-hatian saat negara-negara dunia meniti jalan di "perairan baru di pertambangan dasar laut" ini. "Laut dalam tidak boleh menjadi tanah tak bertuan," katanya, disambut tepuk tangan dari lantai pleno.

Guterres, yang berbicara pada pembukaan Konferensi Kelautan PBB ketiga di Nice, memperingatkan bahwa penangkapan ikan ilegal, polusi plastik, dan meningkatnya suhu laut mengancam ekosistem dan warga yang bergantung padanya.

"Lautan adalah sumber daya bersama yang utama. Namun, kita gagal melindunginya," kata Guterres, merujuk kepada populasi ikan yang menurun, naiknya permukaan air laut, dan tingginya pengasaman laut.

Lautan juga berperan penting dalam melawan perubahan iklim, dengan menyerap sekitar 30% emisi gas rumah kaca. Namun proses ini ikut memanaskan suhu airnya. Temperatur air laut yang lebih panas kemudian merusak ekosistem dan akhirnya mengancam kemampuan lautan untuk menyerap CO2.

"Fenomena ini adalah gejala krisis pada sebuah sistem, yang saling mendukung mempercepat kerusakan, mengurai rantai makanan. Menghancurkan mata pencaharian. Memperdalam kerentanan," tukasnya.

Marak dukungan bagi regulasi

Perjanjian Laut Lepas, yang diadopsi pada tahun 2023, mengizinkan negara-negara untuk membangun taman laut di perairan internasional, yang mencakup hampir dua pertiga luas lautan dan sebagian besar tidak diatur. Hingga saat ini, baru sekitar 1% perairan internasional, yang dikenal sebagai "laut lepas", telah mendapat status dilindungi.

Daftar 36 negara penolak penambangan dasar laut terutama mencakup negara kepulauan Pasifik, Amerika Selatan dan sebagian Eropa. Ilmuwan mengkhawatirkan, kegiatan penambangan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ekosistem yang sebagian besar belum dieksplorasi oleh manusia.

"Di sini, di Nice, kita dapat merasakan bahwa ancaman penambangan laut dalam yang membayangi, dan perilaku industri yang gegabah, baru-baru ini dipandang oleh banyak negara sebagai hal yang tidak dapat diterima," kata Megan Randles dari Greenpeace.

Di menit terakhir, KTT di Nice berhasil merangkai perjanjian untuk melindungi 60 persen lautan dunia di luar yurisdiksi nasional.

Kepada wartawan, Macron mengatakan bahwa 55 negara telah meratifikasi perjanjian laut lepas, hanya kurang lima dari jumlah yang dibutuhkan untuk pemberlakuannya. Sang presiden mengacungkan dua jempol dan menyeringai lebar saat berpose dengan perwakilan negara pendatang baru yang telah meratifikasi.

Macron menegaskan kesepakatan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026.

Menurut PBB, sebanyak 18 negara menyusul membubuhkan tandatangan pada hari Senin, sehingga totalnya menjadi 50. Sisanya diklaim akan tiba dalam beberapa hari mendatang.

"Bertambahnya daftar negara peratifikasi Perjanjian Laut Lepas adalah harapan dan alasan besar untuk merayakan," kata Rebecca Hubbard, direktur Aliansi Laut Lepas, kepada AFP.

Tauladan dari negara kepulauan

Pada hari Senin, Inggris mengumumkan rencana untuk memperpanjang larangan parsial penggunaan pukat di beberapa wilayah laut yang dilindungi, menyusul langkah serupa yang dilakukan Prancis pada akhir pekan.

Di sela-sela KTT Samudera di Nice, Yunani, Brasil, dan Spanyol juga mengumumkan pembentukan taman laut baru. Baru-baru ini Samoa telah lebih dulu mengumumkan langkah ambisius melindungi 30 persen wilayah lautnya.

Adapun Polinesia Prancis di Pasifik Selatan meluncurkan apa yang akan menjadi zona perlindungan laut terbesar di dunia, tulis Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

Saat ini hanya delapan persen lautan dunia yang ditetapkan untuk konservasi laut, meskipun target global untuk mencapai cakupan 30 persen pada tahun 2030. Macron mengatakan dirinya berharap cakupan tersebut akan tumbuh menjadi 12 persen pada penutupan KTT pada hari Jumat (13/6).

Kelompok lingkungan menegaskan, agar taman laut terlindungi, negara perlu melarang penggunaan pukat dan mendanai pengawasan dengan baik.

Negara-negara kaya menghadapi tekanan di Nice untuk membuat komitmen pendanaan guna mewujudkan konservasi laut di negara miskin.

Sementara negara-negara kepulauan kecil memimpin upaya untuk mendapatkan dana dan dukungan politik guna memerangi kenaikan permukaan laut, sampah laut, dan penjarahan stok ikan yang merugikan ekonomi.

"Kami katakan kepada Anda, jika Anda serius ingin melindungi laut, buktikanlah," kata Presiden Surangel Whipps Jr dari Palau, negara Pasifik dataran rendah.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Rizki Nugraha

Editor: Agus Setiawan

Simak juga video: Ini Dia Alasan Prabowo Cabut 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat

(ita/ita)