4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons wacana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal penempatan dana pemerintah di bank daerah.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan penempatan uang negara di Bank Pembangunan Daerah (BPD) dapat meningkatkan likuiditas perbankan.
Dian menyebut data OJK per Agustus 2025, kondisi likuiditas BPD secara agregat sangat memadai. Seluruh indikator likuiditas berada di atas ambang batas. Selain itu, rasio kredit terhadap simpanan atau loan to deposit ratio (LDR) secara agregat juga tercatat sebesar di 78,70 persen, berada di bawah rata-rata industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hal ini mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD posisi Agustus lebih tinggi dibandingkan industri perbankan secara umum," kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan (RDKB) September 2025, Kamis (9/10) dikutip Detik Finance.
Agar penempatan uang negara di BPD efektif dan optimal, Dian menilai bank daerah harus menguatkan infrastruktur, baik dari sisi SDM, kebijakan, dan juga manajemen resiko.
Adapun dari sisi pemerintah, Dian mengingatkan agar mempertimbangkan aspek pricing. Salah satunya dari sisi tingkat suku bunga, yang diharapkan bisa ikut menurunkan biaya dana, sehingga pada akhirnya bisa menekan biaya kredit.
"Kemudian jangka waktu, kalau dilihat jangka waktu, mungkin tentu saja ini sebaiknya tidak pendek, karena proyek itu bervariasi. Ada yang mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin juga 10 tahun. Sehingga, memang ini yang kalau kita ingin menjamin bisa lebih bisa menjangkau berbagai proyek, ini mesti lebih panjang," imbuh Dian.
Dian juga menilai perlu ada upaya secara berkelanjutan untuk mendorong kemampuan bank daerah bisa ekspansi kredit tanpa menimbulkan banyak persoalan, terutama soal kredit macet.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengungkapkan dana pemerintah yang 'nganggur' di Bank Indonesia (BI) masih mencapai Rp 275 triliun. Ia mempertimbangkan untuk menaruh uang itu di bank daerah, selain lima bank BUMN saat ini.
Ia menyebut dana itu rencananya ditempatkan dengan jumlah tertentu ke Bank Jakarta dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur.
"Saya sekarang punya Rp 275 triliun cash nganggur. Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka, mereka bisa terima berapa sih," kata Purbaya usai menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (8/10).
Purbaya berniat memindahkan uang kepada dua bank daerah, yakni Bank Jakarta dan Bank Jatim. Ia memperkirakan masing-masing bank sanggup menyerap Rp5 triliun hingga Rp10 triliun.
"Kita lagi diskusi dengan mereka (Bank Jakarta dan Bank Jatim), mereka bisa terima berapa sih? Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa. Kalau ini saya takut juga, banknya enggak sebesar BUMN kan, enggak sebesar Himbara," imbuhnya.
Purbaya telah mengutus perwakilan untuk berdiskusi dengan dua bank itu. Ia tidak akan memaksa bila bank-bank tersebut merasa tidak mampu menyalurkan kredit dari uang yang akan dititipkan.
Ia mengaku yakin dengan kemampuan Bank Jakarta dan Bank Jatim, termasuk sokongan dari masing-masing gubernur. Semisal uang tersebut raib di daerah, Purbaya bakal langsung memotong dana alokasi umum (DAU) serta dana aloksi khusus (DAK) milik pemerintah daerah (pemda) terkait.
Di lain sisi, Purbaya memperkirakan posisi SAL hingga akhir 2025 masih bakal bertahan di kisaran Rp200 triliun. Ia menyebut level aman SAL di BI cukup Rp100 triliun untuk mengakomodir pengeluaran pemerintah per bulan.
(pta)
