15 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal menerbitkan aturan baru terkait porsi saham perusahaan terbuka yang tersedia untuk diperdagangkan ke publik (free float) tahun ini.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengatakan aturan tersebut tidak dibuat untuk jangka pendek sehingga perlu pendalaman yang matang.
"Tentunya dengan memperhatikan kondisi dan dinamika pasar, kebijakan free float ini rencananya akan kita terbitkan pada tahun 2026 ya, tentunya bertahap," ujarnya saat konferensi pers RDKB OJK, Jumat (9/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Inarno mengatakan dalam penyusunan kebijakan free float perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi terkait.
Kebijakan free float, sambungnya, telah mendapatkan perhatian khusus oleh DPR dalam rangka pendalaman pasar Indonesia.
OJK, sambungnya, bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sedang melakukan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan free float secara komprehensif. Saat ini, rasio floating share Indonesia baru 23 persen.
"Dengan mempertimbangkan peningkatan likuiditas, perlindungan investor, minat investor, besaran market cap, daya serap pasar, masa transisi yang sesuai, dan juga upaya menjaga minat korporasi domestik untuk go public," Inarno.
Adapun free float minimum yang saat ini berlaku sebagai syarat terus tercatat di BEI adalah sekitar 7,5 persen.
OJK bersama DPR RI telah menyetujui pembahasan untuk meningkatkan free float minimal dari posisi 7,5 persen saat ini, menjadi lebih tinggi di kisaran 10-15 persen.
(fby/sfr)
