10 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menindak perusahaan baja asal China yang menunggak pajak. Padahal, pendapatan per tahunnya bisa mencapai Rp4 triliun.
Menurutnya, penindakan akan dilakukan dimulai dari 'pembersihan' unit pemungut keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
"Kita akan rapikan organisasi Pajak dan Bea Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari, Kamis (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Purbaya menjelaskan potensi pajak dari perusahaan China tersebut sangat besar karena pendapatan yang juga fantastis hingga Rp4 triliun per tahun.
"Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa indonesia. Jual langsung ke klien cash basis, enggak bayar PPN," tegasnya.
Penindakan pengemplang pajak ini akan jadi fokusnya ke depan. Hal ini bahkan kembali disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika retret awal tahun menteri kabinet, Selasa (6/1).
"Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang, dia bilang apakah kita akan mau dikibulin terus oleh (orang) Pajak dan Bea Cukai. Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini," jelasnya.
Selain itu, Purbaya mengungkapkan Prabowo juga menyoroti praktik pencantuman nilai barang di bawah harga aslinya (under invoicing) yang masih sering terjadi dan melibatkan pegawai DJBC. Kemudian, praktik penghindaran pajak yang melibatkan pegawai DJP.
"Ada praktek under invoicing yang masih besar yang tidak terdeteksi di pajak dan bea cukai," pungkasnya.
(ldy/sfr)
