MPR for PapuaSorot Peredaran Miras Ilegal di Manokwari

Jakarta, CNN Indonesia --

Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk Papua (MPR for Papua) mendesak aparat kepolisian memberantas peredaran minuman beralkohol (minol) ilegal di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Manokwari.

Ketua MPR for Papua Yorrys Raweyai menyayangkan penanganan minuman alkohol ilegal yang dinilai lamban dan setengah hati.

Menurut Yorrys, Pemerintah Kabupaten Manokwari sudah lama menyuarakan soal maraknya peredaran minuman alkohol
mulai dari ketiadaan izin peredaran, minuman olahan dan oplosan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, hingga ketiadaan kontribusi bagi perekonomian daerah.

"Sejak pertengahan 2025, Bupati Manokwari menyampaikan laporan resmi kepada MPR for Papua tentang 53 titik penjualan dan peredaran minol ilegal di wilayahnya. Dia pun telah meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan memberantas transaksi ilegal yang berlangsung selama puluhan tahun itu," kata Yorrys dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/9).

Meski sudah dilaporkan, menurut dia, belum ada aksi dan kebijakan tegas aparat untuk membasmi peredaran minuman alkohol.

Wakil Ketua DPD RI ini pun mendesak kepolisian agar lebih serius menangani peredaran minuman alkohol ilegal di Papua Barat.

"Dugaan ketidakseriusan dalam pemberantasan minuman alkohol ilegal di Manokwari, harus dijawab dengan bijak oleh aparat kepolisian. Sebab keluhan tersebut bukan sekedar muncul dari masyarakat, tapi sesama unsur pimpinan daerah, yakni Bupati Manokwari," ujar Yorrys.

Ia berharap unsur Musyawarah Pemerintahan Daerah (Muspida) maupun unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersinergi menindaklanjuti keresahan masyarakat soal peredaran minuman alkohol.

"Saya mengapresiasi langkah konstitusional yang dilakukan oleh Pemda Manokwari dengan menginisiasi lahirnya Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Manokwari. Saya berharap langkah tersebut didukung penuh oleh pihak kepolisian," kata Yorrys.

Sekretaris MPR for Papua, Filep Wamafma berharap Perda Pengendalian dan Pengawasan Minol bisa menjadi instrumen regulatif, sejauh didialogkan dengan baik dan terbuka.

"Perda Minol Manokwari harus dibahas secara terbuka sehingga mampu memberi solusi dan menghasilkan aturan yang lebih riil dan konkret, tidak menyisakan persoalan di kemudian hari, apalagi menghasilkan tafsir yang beraneka ragam," kata Filep.

(fra/yoa/fra)

[Gambas:Video CNN]