Legislator Dorong Penunjukan Dubes RI untuk AS, Singgung Kebijakan Trump

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, meminta pemerintah segera melantik Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat yang masih kosong. Hasanuddin menyebut kosongnya Dubes RI untuk AS berdampak terhambatnya komunikasi antarkedua negara.

"Nggak terlalu khawatir, cuma jadi kurang efektif dan efisien dalam hubungan antarnegara," kata TB Hasanuddin saat dihubungi, Rabu (2/7/2025).

Dia menyinggung saat dilakukannya lobi terkait kenaikan tarif impor yang diterapkan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu. Dia menyebut kosongnya Dubes RI juga membuat perlindungan WNI di AS tidak maksimal.

"Ya tidak efektif dan tidak efisien. Misalnya saja ketika berbicara soal kemarin Donald Trump meningkatkan itu biaya masuk (tarif impor), itu kan jadi tidak efektif. Kita hanya ngirim utusan, sementara duta besarnya tidak ada. Artinya tidak ada perundingan-perundingan, ya kan rugi kita," kata dia.

"Lalu misalnya melakukan perlindungan kan tidak bisa dikendalikan langsung dari Jakarta saja oleh misalnya Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Kalau ada duta besarnya akan lebih efektif dan efisien," imbuhnya.

Posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat terakhir dijabat oleh Rosan Roeslani yang dilantik pada 25 Oktober 2021. Setelah lebih dari satu tahun menjabat, Rosan dipanggil kembali ke Jakarta dan dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN pada 17 Juli 2023.

Di penghujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Rosan kemudian diangkat sebagai Menteri Investasi. Jabatan tersebut kembali dipercayakan kepadanya di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Rosan juga telah ditunjuk sebagai CEO Danantara.

Hasanuddin meminta Dubes RI untuk AS dan dubes lain yang masih kosong segera diisi. Hasanuddin menegaskan pengangkatan dubes hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

"Sekarang ini mungkin agak terlambat karena eranya pergantian presiden ya mungkin presiden masih mencari yang cocok menurut versi beliau. Tapi ya kita serahkan kepada beliau saja yang punya hak prerogatif dalam penempatan duta besar-duta besarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR Anton Sukartono Suratto mengungkapkan 12 kedutaan besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri kosong tanpa duta besar atau dubes. Kursi kosong dubes itu berada di Amerika Serikat (AS), Jerman, hingga Korea Utara (Korut).

"Kita, data yang saya ada ada 12 KBRI kosong tanpa dubes, Amerika Serikat dari tahun 2023 karena dubesnya ditunjuk jadi Wamen BUMN, PBB New York dari 2024 dubesnya jadi wamenlu, dubes Jerman jadi wamenlu juga, PBB Jenewa dubesnya jadi Wamen PPN dan Bappenas," ujar Anton dalam rapat kerja dengan Menlu Sugiono di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6).

Anton juga menyoroti posisi dubes RI untuk Korut yang kosong sejak 2021 lantaran pandemi COVID-19. "Korea Utara dari 2021 ditarik karena COVID-19 sampai sekarang tidak ada," katanya.

Anton meminta jabatan dubes untuk negara-negara sahabat itu secepatnya diisi sosok yang tepat. Anton menyebut hal ini akan berkaitan dengan diplomasi RI di kancah internasional.

Anton menyebut dubes RI untuk Meksiko hingga Jepang akan berakhir. Anton berharap Menlu Sugiono proaktif untuk menyampaikan ke Presiden Prabowo Subianto agar calon dubes bisa diuji DPR.

(wnv/jbr)