Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo memberikan sambutan dalam workshop Konflik Kepentingan di Sektor Publik yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (3/6/2025). Konflik kepentingan di sektor publik menimbulkan risiko serius terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Hal yang sama juga diutarakan MenPAN-RB Rini Widyantini. Kementeriannya sudah mengeluarkan aturan nomor 17 tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan untuk panduan bagi ASN supaya tidak mengganggu netralitas dalam pengambilan keputusan.
Sebagai tindak lanjutnya, kementerian/lembaga harus membangun sistem pengelolaan konflik kepentingan, menunjuk pejabat pengelola konflik kepentingan, sampai melakukan penilaian risiko.
Mengapa hal ini penting? Karena pejabat publik memiliki pengaruhnya dalam pengambilan keputusan, apalagi jika ada konflik kepentingan. Mekanisme ini juga berfungsi sebagai alat penting untuk mencegah dan mendeteksi korupsi.
KPK bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC) dan KemenPAN-RB dan juga mengundang Kedutaan Besar Norwegia. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan Demme Tangdilintin menyaksikan materi yang disampaikan pembicara.
Kepala UNODC Indonesia sekaligus Liaison to ASEAN, Erik van der Veen juga memberikan materi soal pencegahan konflik kepentingan. Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNAC) Pasal 7(4) mendesak negara-negara mengadopsi dan memperkuat transparansi dan pencegahan konflik kepentingan.
