Koalisi Pemerintahan Belanda Bubar Usai Wilders Mengundurkan Diri

Jakarta -

Koalisi pemerintahan Belanda yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) Dick Schoof runtuh pada Selasa (3/6). Hal ini terjadi setelah Geert Wilders, ketua Partai Kebebasan PVV yang berhaluan ekstrem kanan menarik partainya keluar dari koalisi pemerintahan karena perbedaan pendapat terkait kebijakan imigrasi.

"Tidak ada kesepakatan untuk rencana suaka kami. Tidak ada penyesuaian perjanjian koalisi. PVV akan keluar dari koalisi," tulis Wilders di platform sosial X.

Ia mengatakan bahwa ia telah menginformasikan PM Dick Schoof sebelumnya terkait hal ini, serta menarik semua menteri dari partainya keluar dari pemerintahan.

Setelah meraih kemenangan yang tidak diduga dalam pemilihan umum parlemen Belanda November 2023 lalu, PVV muncul sebagai fraksi terkuat dan berkoalisi membentuk pemerintahan dengan partai konservatif VVD (Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi), partai berhaluan tengah NSC (Partai Kebebasan dan Demokrasi) dan partai populis BBB (Partai Gerakan Petani Sipil).

Frustrasi Wilders dan kemarahan sekutu koalisi

Koalisi ini memang cukup rapuh sejak awal, karena para politisi enggan bekerja sama dengan Wilders. Mereka meragukan kesediaan Wilders mematuhi konstitusi negara. Koalisi pemerintahan akhirnya terbentuk, karena Wilders setuju untuk tidak menjadi perdana menteri dan tidak menjadi anggota kabinet,

Tetapi Geert Wilders merasa frustrasi dengan penerapan "pengetatan kebijakan imigrasi" yang menurutnya begitu lamban, padahal hal tersebut telah disepakati para mitra koalisi.

Bubarnya koalisi terjadi hanya beberapa minggu sebelum Belanda akan menjadi tuan rumah untuk KTT NATO 2025. Kolapsnya koalisi pemerintahan dapat menyebabkan pembahasan peningkatan anggaran NATO semakin dipenuhi ketidakpastian. Posisi yang sulit terutama bagi Pemimpin NATO, Mark Rutte, mantan Perdana Menteri Belanda dan juga mantan pimpinan partai VVD, yang akan memimpin KTT tersebut akhir bulan ini.

Meskipun mitra koalisi yang tersisa dapat melanjutkan pemerintahan dengan suara minoritas, pemilihan umum lebih dini adalah konsekuensi yang mungkin terjadi.

Frans Timmermanns, pemimpin oposisi dari Partai Buruh/Hijau, mengatakan, "Saya tidak melihat cara lain untuk membentuk pemerintahan yang stabil."

"Belanda layak mendapatkan pemerintahan yang dapat menyatukan rakyat dan bekerja bahu-membahu untuk solusi-solusi nyata," kata Timmermanns, "Ini saatnya untuk pemilihan umum, kami siap untuk itu."

Para mitra koalisi mengecam tindakan Geert Wilders yang dianggap tidak serius.

"Ada perang di Eropa. Alih-alih mencari solusi, Wilders justru menunjukkan bahwa ia tidak mau bertanggung jawab," kata Dilan Yesilgoz, pemimpin partai konservatif VVD.

"Ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab untuk menjatuhkan pemerintah saat ini," tegas Nicolien van Vroonhoven, pemimpin partai berhaluan tengah, NSC.

Apa yang dituntut Geert Wilders?

Akhir Mei lalu, Wilders telah mengindikasikan kesiapannya untuk 'pecah kongsi' jika 10 poin rencananya untuk mengekang arus migrasi tidak segera diimplementasikan.

Rencana tersebut mencakup penutupan perbatasan bagi para pencari suaka, kontrol perbatasan yang lebih ketat, dan mendeportasi warga negara dengan kewarganegaraan ganda yang terkena sanksi hukum karena melakukan kejahatan.

"Tutup perbatasan untuk para pencari suaka dan untuk pemohon penyatuan keluarga. Tidak ada lagi pusat penerimaan pengungsi yang dibuka. Tutup," begitulah dia meringkas skema tersebut.

Selain itu PVV menyerukan pengerahan militer untuk melindungi perbatasan negara, dan Wilders menuntut agar para pengungsi Suriah dipulangkan.

Namun, rencana tersebut dianggap tidak dapat dilaksanakan atau bahkan ilegal oleh beberapa pakar politik. Para mitra koalisi menolak

tuntutan Wilders. Beberapa pengamat berpendapat bahwa Wilders menciptakan krisis saat ini sebagai sarana untuk menggulingkan pemerintah.

Pemilihan umum baru di Belanda dinilai akan menjadi sarana kontestasi politik mengukur seberapa besar kemarahan para pemilih dengan masalah imigrasi dan tingginya biaya hidup di negara itu. Meskipun PVV memperoleh sekitar 23% suara pada November lalu, saat ini dalam jajak pendapat PVV hanya meraih sekitar 20% suara - setara dengan Partai Buruh/Hijau.

Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris
Diadaptasi oleh Sorta Caroline
Editor: Hendra Pasuhuk

(ita/ita)