Kerek Angka Kelahiran, China Pajaki Kondom Mulai Januari 2026

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah China akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap obat dan alat kontrasepsi, termasuk kondom, untuk pertama kalinya dalam hampir 30 tahun.

Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi Beijing untuk membalikkan tren penurunan angka kelahiran yang berpotensi menekan laju pertumbuhan ekonomi.

Mengutip Bloomberg, Jumat (19/12), dalam revisi Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai nya, konsumen akan dikenai PPN sebesar 13 persen untuk produk kontrasepsi yang sebelumnya dibebaskan sejak 1993.

Kebijakan bebas pajak tersebut diberlakukan ketika China masih menerapkan aturan satu anak dan aktif mengendalikan kelahiran.

Aturan pajak yang direvisi ini akan mulai berlaku pada Januari 2026. Pada saat yang sama, pemerintah memberikan insentif baru dengan membebaskan PPN untuk layanan pengasuhan anak, mulai dari tempat penitipan hingga taman kanak-kanak.

Selain layanan pengasuhan anak, pembebasan pajak juga diberikan untuk layanan perawatan lansia, penyandang disabilitas, serta berbagai layanan yang berkaitan dengan pernikahan. Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban keluarga dan mendorong pembentukan rumah tangga baru.

Langkah tersebut mencerminkan perubahan arah kebijakan demografi China. Negara dengan populasi terbesar kedua di dunia itu kini beralih dari pembatasan kelahiran menjadi upaya aktif mendorong masyarakat memiliki lebih banyak anak.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah penduduk China terus menyusut. Pada 2024, jumlah kelahiran hanya mencapai 9,54 juta bayi, jauh menurun dibandingkan hampir 18,8 juta kelahiran sekitar satu dekade lalu saat kebijakan satu anak dicabut.

Pemerintah China sebelumnya telah meluncurkan berbagai kebijakan pro-kelahiran, termasuk pemberian bantuan tunai, peningkatan layanan pengasuhan anak, serta perpanjangan cuti melahirkan dan cuti ayah.

Beijing juga mengeluarkan pedoman untuk menekan angka aborsi yang tidak dianggap perlu secara medis.

Meski demikian, upaya tersebut menghadapi tantangan besar karena tingginya biaya membesarkan anak.

"Penghapusan pembebasan PPN ini lebih bersifat simbolis dan kecil kemungkinan berdampak besar, tetapi mencerminkan upaya membentuk lingkungan sosial yang mendorong kelahiran dan mengurangi aborsi," ujar demografer YuWa Population Research Institute He Yafu.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)