Kebut Penanganan Kemiskinan, Mensos Dorong Pemda Perkuat Urusan Sosial

Jakarta -

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat urusan sosial sebagai bagian dari layanan dasar yang wajib dipenuhi. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat penanganan kemiskinan di Indonesia.

"Undang-undang sudah mengatur ada enam urusan wajib layanan dasar, salah satunya adalah urusan sosial. Tapi kenyataannya, urusan sosial masih sering tertinggal. Karena itu saya mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama memperkuatnya," ujar Gus Ipul pada keterangan resminya, Selasa (26/5/2025).

Hal ini disampaikan saat audiensi bersama Bupati Fakfak Samaun Dahlan, Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Supardian.

Gus Ipul menegaskan penguatan urusan sosial di tingkat daerah sangat penting untuk keberhasilan program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin. Ia menekankan pentingnya intervensi berbasis data akurat, khususnya melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Inilah yang melatarbelakangi terbitnya Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN. Data harus jadi pondasi. Tanpa data yang akurat, intervensi tidak akan tepat sasaran," tegasnya.

Gus Ipul juga menambahkan, DTSEN akan terus divalidasi karena data sosial sangat dinamis.Ia juga menekankan dalam kehidupan masyarakat, setiap hari selalu ada perubahan seperti kelahiran, kematian, maupun perpindahan tempat tinggal yang mempengaruhi akurasi data tersebut.

"Tiap hari ada yang lahir, meninggal, pindah rumah. Maka, saya minta dukungan bupati, wali kota, dan kepala dinas sosial untuk memastikan data ini terus diperbarui," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga memperkenalkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Program ini ditujukan khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 DTSEN.

"Anak-anak inilah yang akan kita siapkan menjadi agen perubahan. Makanya seleksi calon siswanya harus ketat dan akurat, disetujui dinas sosial, pendamping PKH, BPS, dan ditandatangani bupati," jelas Gus Ipul.

Saat ini, seleksi calon siswa Sekolah Rakyat sedang dilakukan di 53 hingga 100 titik di seluruh Indonesia. Totalnya, program ini menargetkan 10 ribu anak.

Respons positif pun mulai berdatangan dari para kepala daerah. Salah satunya Samaun Dahlan, yang menyambut baik program Sekolah Rakyat dan menyebut bahwa wilayahnya sangat layak untuk menjadi lokasi pembangunan sekolah.

"Kalau dilihat dari syarat yang ada, Fakfak sangat layak menerima Sekolah Rakyat. Kami sangat berharap bisa menjadi lokasi pembangunan sekolah ini," ucap Samaun.

Hal yang sama disampaikan Antonius Doni Dihen. Ia mendukung pendataan DTSEN dan menyatakan bahwa penanganan kemiskinan harus dilakukan secara kolektif.

"Kami berharap Flores Timur juga bisa menjadi bagian dari program Sekolah Rakyat. Ini akan menjadi angin segar untuk daerah kami," ucap Antonius.

Ia juga menyatakan kesiapannya dalam menyediakan lahan seluas 5 hektar, dari kebutuhan ideal 8 hektar.

Sementara itu, Supardian menilai Sekolah Rakyat sangat relevan untuk wilayahnya, mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Bandung masih mencapai 6,19%. Ia pun mengusulkan lokasi baru di area Stadion Jalak Harupat yang telah disurvei dan dinilai memiliki fasilitas penunjang yang memadai.

(anl/ega)