DPR Sindir Bos BI soal Rupiah Ambrol: Kalau Rp17.845 Indonesia Merdeka

1 hour ago 1

Jakarta, CNN Indonesia --

Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh Rp17.600 per dolar AS dalam rapat bersama Bank Indonesia (BI).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan kondisi tersebut memunculkan ejekan di masyarakat terkait angka kurs rupiah terhadap dolar AS.

"Kita tahu kurs sudah Rp17.600, bahkan muncul ejekan kalau Rp17.845 maka Indonesia merdeka katanya," ujar Harris dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Harris mengakui BI memang telah melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas rupiah. Namun, ia mempertanyakan efektivitas seluruh langkah tersebut lantaran rupiah tetap terdepresiasi.

"Maka pertanyaan kritisnya adalah semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi?" tanya Harris.

Ia menilai tekanan global memang menjadi salah satu faktor utama pelemahan rupiah. Namun, ia meminta pemerintah dan BI juga jujur mengakui adanya persoalan domestik.

"Penyebabnya bapak katakan adalah tekanan global sangat besar ini diakui, tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik," ujar Harris.

Menurut dia, persoalan domestik tersebut terlihat dari kondisi fiskal Indonesia, yaitu defisit dalam transaksi berjalan, arus modal asing yang keluar dalam jumlah besar, dan masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Ia berharap BI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus mencari langkah tepat untuk menjaga rupiah agar tidak melemah lebih dalam.

Dalam rapat ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkap tujuh langkah yang dilakukan bank sentral untuk penguatan nilai tukar rupiah yang sedang melemah terhadap dolar AS.

Langkah penguatan pertama, BI meningkatkan intervensi di pasar valas, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Kami tingkatkan dosis untuk intervensi. Dosisnya kami tingkatkan," ujar Perry.

Intervensi valas BI dilakukan dalam jumlah besar di pasar domestik (spot dan Domestic Non-Deliverable Forward/ DNDF) dan luar negeri (Non-Deliverable Forward/ NDF).

Perry mengungkapkan cadangan devisa Indonesia turun sekitar US$10 miliar akibat intervensi tersebut. Namun, sebagian besar intervensi dilakukan melalui instrumen swap dan hedging agar tidak terlalu menguras devisa.

"Penurunan cadangan devisa yang sekitar US$10 miliar itu baru sebagian saja intervensi yang tunai ini karena yang sebagian besar lebih dari dua per tiga itu adalah untuk secara swap sama hedging," ujar Perry.

Walaupun turun, Perry memastikan posisi cadangan devisa Indonesia masih aman menurut standar Dana Moneter Internasional (IMF).

Kedua, BI menaikkan suku bunga instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

"Kami sudah mulai menaikkan suku bunga instrumen moneter SRBI hampir 100 basis poin," ujar Perry.

Sejak Januari 2025, BI-Rate tetap 4,75 persen, sedangkan SRBI naik menjadi 6,41 persen untuk tenor 12 bulan. Ini agar mampu menarik aliran portofolio asing dan memperkuat stabilisasi Rupiah.

Menurut dia, kebijakan tersebut mulai membuahkan hasil karena arus modal asing yang sebelumnya keluar mulai kembali masuk ke pasar domestik.

"Yang tempo hari banyak outflow, sekarang jadi inflow," ucapnya.

Ketiga, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder guna menjaga likuiditas rupiah.

Menurut data yang dipaparkan Perry, hingga Mei 2026, BI telah membeli SBN sebesar Rp133,39 triliun. Pada 2025, pembelian SBN mencapai Rp332,14 triliun.

Perry mengatakan kebijakan itu dilakukan agar intervensi rupiah tidak menyebabkan kekeringan likuiditas di pasar.

Selain itu, BI juga melakukan operasi moneter dengan menjual SBN jangka pendek dan membeli SBN jangka panjang untuk menjaga stabilitas yield.

"Kami jual yang jangka pendek karena inflownya jangka pendek dan kami beli jangka panjang supaya yield SBN-nya tidak naik terlalu tinggi," ujarnya.

Keempat, BI menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan dengan pertumbuhan uang primer (M0) double digit sesuai koordinasi fiskal-moneter.

Pertumbuhan M0 tercatat naik dari 11,8 persen pada Maret 2026 ke 14,1 persen pada akhir April 2026.

Kelima, BI memperketat pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi.

Ia menjelaskan batas pembelian dolar tanpa underlying yang sebelumnya US$100 ribu telah diturunkan menjadi US$50 ribu sejak April 2026 dan akan kembali diturunkan menjadi US$25 ribu mulai Juni 2026.

Keenam, BI memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), khususnya dengan yuan China.

"Kami sudah ada transaksi rupiah-yuan di dalam negeri yang nyambung dengan Hongkong, dengan China," kata Perry.

BI juga telah menunjuk sejumlah bank domestik untuk menjual instrumen offshore NDF di luar negeri.

Ketujuh, BI memperketat pengawasan terhadap transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar oleh bank maupun korporasi.

"Pengawasan kepada bank-bank dan korporasi yang melakukan transaksi pembelian dolar dalam jumlah besar," ujar Perry.

[Gambas:Video CNN]

(dhz/sfr)

Add as a preferred
source on Google
Read Entire Article
Koran | News | Luar negri | Bisnis Finansial