Di Tengah Gelombang Krisis, PBB Pangkas Bantuan Kemanusiaan

Jakarta -

Badan Koordinasi urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN-OCHA Senin(16/6) menyatakan, organisasi terpaksa memangkas drastis rencana alokasi anggaran bantuan setelah menghadapi pemangkasan 'habis-habisan' oleh AS.

OCHA pun merevisi secara drastis anggaran bantuannya, turun menjadi sebesar 29 miliar USD (sekitar 472 triliun rupiah). Sebelumnya pada Desember 2024, berdasarkan laporan tahunan Global Humanitarian Overview 2025 (GHO), badan PBB tersebut membutuhkan dana sekitar 44 miiar USD (sekitar 716 triliun rupiah) untuk disalurkan ke 70 negara, menyediakan bantuan pada "180 juta orang, termasuk pengungsi"

PBB kekurangan dana bantuan kemanusiaan

UN-OCHA menyatakan, sampai pertengahan tahun ini, badan PBB tersebut hanya menerima anggaran sebesar 5.6 miliar USD (91 triliun rupiah), kurang dari 13% dari total anggaran yang dibutuhkan.

"Kami terpaksa melakukan triase (penentuan prioritas) penyelamatan nyawa," ujar Tom Fletcher, Wakil Sekjen PBB Kemanusiaan dan Bantuan Darurat.

Dalam pernyataan resminya, OCHA menyerukan secara global permohonan pemenuhan anggaran yang jadi prioritas utama, untuk membantu 114 juta orang yang terancam bahaya di seluruh dunia."

Lewat revisi pedoman anggaran ini, bantuan UN-OCHA diharapkan dapat "menjangkau orang-orang dan tempat-tempat dengan kebutuhan yang paling mendesak."

Bantuan akan dialokasikan "Berdasarkan perencanaan yang telah dilakukan untuk tahun 2025... memastikan sumber daya yang terbatas dialokasikan ke tempat yang paling terdampak—secepat mungkin," kata UN-OCHA.

Mengapa UN-OCHA turut memangkas bantuan?

Fletcher mengatakan; "pemangkasan dana habis-habisan membuat kami kehabisan pilihan."

"Kami hanya meminta 1% dana bantuan, yang Anda belanjakan tahun lalu untuk perang. Tapi ini bukan sekadar permohonan bantuan—ini adalah seruan untuk tanggung jawab global, solidaritas kemanusiaan, dan komitmen untuk mengakhiri penderitaan."

Amerika Serikat adalah kontributor terbesar untuk pendanaan PBB, tetapi pada bulan Februari 2025, pemerintahan Trump mengumumkan pemangkasan dana untuk berbagai badan PBB, termasuk yang bertanggung jawab atas pemberian bantuan dan penjagaan perdamaian.

Negara-negara donor lainnya juga turut mengurangi kontribusi mereka, di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Artikel ini pertama kali terbit dalam Bahasa Inggris

Diadaptasi oleh Sorta Caroline

Editor: Agus Setiawan

(ita/ita)