1 hour ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
DPR RI mengingatkan perlunya mitigasi dalam pembentukan holding BUMN logistik yang rencananya akan di bawah naungan PT Pos Indonesia. Merger ini melibatkan 21 BUMN di sektor losistik.
Anggota Komisi VI DPR RI Askweni mengatakan perubahan struktur organisasi besar-besaran itu pasti akan memicu gejolak di internal perusahaan yang harus segera dimitigasi.
Ia pun menekankan pentingnya kesiapan manajemen dalam menghadapi potensi penolakan atau resistensi dari para karyawan yang terdampak oleh perubahan posisi maupun hierarki.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain aspek sumber daya manusia, mitigasi risiko melalui penguatan digitalisasi menjadi poin krusial yang disoroti Askweni guna menjamin keamanan transaksi masyarakat di ribuan titik layanan.
Askweni mengingatkan agar jangan sampai nama besar BUMN disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk tindak kriminal yang merugikan publik.
"Jangan sampai aset kita, nama baik kita, Pos Indonesia ini dipakai oleh orang-orang penipu melalui SMS-SMS penipuan. Pengawasan itu penting, jangan sampai di ribuan titik itu barang atau titipan masyarakat hilang atau dananya hilang," ujar Askweni dalam keterangan resmi, Junat (17/4).
Ia juga meminta pembentukan holding BUMN logistik di bawah PT Pos Indonesia tidak boleh terjebak pada urusan komersial atau sekadar mencari keuntungan semata.
Askweni mengapresiasi langkah merger BUMN logistik. Apalagi, urgensi pembentukan holding ini diperkuat oleh data yang menunjukkan bahwa ekosistem logistik BUMN masih terpecah ke dalam lebih dari 20 entitas yang berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, fragmentasi ini mengakibatkan inefisiensi operasional yang serius, yang berdampak pada penurunan pendapatan PT Pos Indonesia hingga 21 persen dan laba bersih yang merosot tajam sebesar 56 persen.
Ia menilai tanpa integrasi yang kuat yang didukung dengan moda transportasi lain seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), biaya logistik nasional akan tetap tinggi dan terus membebani daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.
Untuk memutus rantai inefisiensi tersebut, Askweni mendorong pemerintah untuk mengambil langkah berani dengan menyatukan sistem logistik di bawah satu kendali yang terpusat.
Ia menyarankan pemanfaatan aset historis PT Pos yang telah berusia lebih dari 200 tahun sebagai modal utama, mulai dari lahan, bangunan, hingga sumber daya manusia yang sudah mumpuni.
"Kita menggunakan kekuasaan negara untuk memaksa ini jadi satu sistem, sistem bagaimana terpadu, terpusat ke layanan logistik menggunakan kekuatan yang kita miliki," pungkasnya.
Holding BUMN Logistik rencananya akan di bawah kendali PT Pos Indonesia. Tujuan merger BUMN ini adalah mengintegrasikan layanan logistik end-to-end (gudang, truk, kapal, pesawat) guna menurunkan ongkos logistik nasional dan meningkatkan efisiensi.
Konsolidasi ini melibatkan 21 perusahaan/anak usaha BUMN pada 2026, mencakup pergudangan, pengiriman, dan transportasi darat-laut.
(pta)
Add
as a preferred source on Google
