Sudah hampir tiga tahun Muhamad Mardiono menjadi pemimpin sementara alias Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP. September 2022, ia menggantikan Suharso Monoarfa, yang diberhentikan. Sejak akhir 2024, Mardiono berkeliling ke daerah mencari dukungan menjadi ketua umum definitif. Belasan kantor dewan pimpinan wilayah disambangi. Mulai Papua, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Selatan.
“Sebagian besar memberikan dukungan, meminta beliau supaya maju dan mendukung untuk menjadi Ketua Umum yang akan datang,” tutur juru bicara PPP Usman Muhammad Tokan kepada detikX pekan lalu.
Meski begitu, dua sumber detikX di partai berlambang Ka’bah ini mengatakan Mardiono sebenarnya telah sepakat memberikan kursi Ketua Umum PPP kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Dia bersama beberapa petinggi PPP, termasuk Wakil Ketua Umum Amir Uskara, Sekjen Arwani Thomafi, dan Ketua Majelis Pertimbangan Romahurmuziy, sudah beberapa kali bertemu dengan Amran.
Mardiono sudah empat kali bertemu dengan Amran. Dua pertemuan Mardiono dengan Amran dilakukan secara tertutup pada Ramadan dan setelah Lebaran. Mardiono bahkan sempat mengumpulkan 14 DPW PPP di Hotel Pantai Gapura, Makassar, milik Amran Sulaiman.
“Apa maksudnya kalau kemudian itu bukan untuk mendorong Pak Amran jadi Ketua Umum?” kata salah seorang sumber.
Namun hingga kini Amran Sulaiman belum mengiyakan tawaran sebagai Ketum PPP. Dua sumber detikX mengatakan Amran masih menunggu restu Istana Negara alias Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tawaran tersebut.
Sembari menunggu, sejumlah DPW mulai resah kalau-kalau Amran gagal bergabung dengan PPP. Nama-nama caketum lain dari kalangan internal partai pun dimunculkan.
Ada sedikitnya empat nama dari lingkup internal PPP yang masuk bursa caketum. Mereka adalah Mardiono, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, Arwani Thomafi, dan Taj Yasin.
Sandiaga, kata dua orang sumber di lingkup internal PPP, menolak tawaran maju sebagai Ketum lantaran tidak mendapat sinyal positif dari Istana. Sedangkan Taj Yasin dan Amir Uskara justru menjagokan nama lain. Taj Yasin mendukung mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk maju dan Amir Uskara menjagokan Amran Sulaiman.
“Pak Amir kan semangat (mendukung Amran). Dia kan semangat, orang satu kampung ya,” kata salah seorang sumber.
Saat ini, praktis hanya dua nama di kalangan internal PPP yang berupaya memperebutkan kursi Ketua Umum, yakni Mardiono dan Arwani Thomafi. Keduanya sudah mulai melakukan manuver politik dengan menyambangi sejumlah DPW PPP.
Sementara Mardiono mulai bergerak sejak Desember 2024, Arwani justru baru bergerak setelah Lebaran tahun ini. Dia mengundang puluhan ketua DPW, yang merupakan pemilik suara di Muktamar PPP, untuk hadir ke rumahnya.
Mayoritas DPW yang hadir dalam pertemuan itu kemudian mendorong Arwani untuk maju sebagai caketum. Mayoritas dari mereka, kata salah seorang sumber, menginginkan adanya perubahan kepemimpinan di tubuh PPP mengingat kegagalan melaju ke Senayan pada Pemilu 2024.
Arwani mengamini memang mengundang para ketua DPW untuk hadir ke rumahnya. Dia juga mengakui sudah berkunjung ke beberapa DPW, termasuk DPW PPP Banten, sebagian besar DPW PPP Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Tidak kurang dari 20 DPW yang telah bertemu dengan Arwani.
Namun dia membantah jika dikatakan pertemuan tersebut sebagai upaya mencari dukungan. Arwani bilang pertembungan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Sekjen PPP untuk mendengarkan aspirasi dari kader-kader di akar rumput.
“Kalau bicara aspirasi, menyebut nama, iya ada. Tetapi saya tidak merasa bahwa penyebutan nama itu menjadi kesimpulan bahwa saya satu-satunya nama,” kata Arwani ketika dimintai konfirmasi.
Besarnya dukungan terhadap Arwani ini dikabarkan membuat Mardiono gerah. Orang dekat Mardiono, yakni Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi, kata salah seorang sumber, kemudian menyurati beberapa dewan pimpinan cabang (DPC) PPP untuk mendesak adanya musyawarah wilayah luar biasa (muswillub) di beberapa DPW yang ketuanya mendukung Arwani.
Pada Mei lalu, tiga DPW PPP didesak menggelar muswillub, yakni DPW PPP Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Selatan. Para ketua DPW di tiga wilayah ini, kata salah seorang sumber, merupakan loyalis Arwani Thomafi.
Di Kepri, muswillub PPP dilaksanakan pada 16 Mei 2025. Muswillub ini dimenangi Muhammad Fadli, yang dianggap sebagai pendukung Mardiono. Acara muswillub ini dihadiri Rusli Effendi dan mendapat restu dari Mardiono. Meski demikian, surat tugas pelaksanaan muswillub ini tidak ditandatangani Arwani.
Muswillub PPP Bali dilaksanakan pada 22 Mei 2025. Surat tugas pelaksanaan muswillub ini juga tidak ditandatangani Arwani selaku Sekjen PP. Dalam surat tersebut, tanda tangan yang ada hanya dari Amir Uskara dan Wakil Sekjen PPP Rapi Herdiansyah.
Sedangkan Kalsel belum menggelar muswillub. Namun Ketua DPW PPP Kalsel Arief Rahman Hakim sudah mundur dari posisinya sejak Maret 2025. Muswillub DPW PPP Kalsel akan digelar sebelum Muktamar PPP.
Rusli Effendi membantah telah menyurati DPC-DPC untuk mendesak muswillub di Kepri, Bali, dan Kalsel. Wakil Ketua Umum PPP ini mengatakan adanya muswillub di ketiga wilayah tersebut murni mekanisme internal partai untuk menentukan ketua DPW definitif setelah ketiga ketua sebelumnya mengundurkan diri.
Dia juga membantah jika disebut muswillub PPP adalah upaya melengserkan para ketua DPW yang mendukung Arwani sebagai Ketum baru PPP. “Orang kan nggak tahu persis karena ini musimnya muktamar, ya diinterpretasikan kan macam-macam itu. Saya berangkat diperintahkan partai kok, ada surat tugasnya ditandatangani Ketua Umum,” ungkap Rusli saat dihubungi detikX pada Sabtu, 31 Mei 2025.
Arwani Thomafi enggan menanggapi soal adanya dugaan pendongkelan paksa beberapa ketua DPW yang mendukungnya sebagai Ketum melalui muswillub. Dia mengaku masih mempelajari hasil muswillub PPP di Kepri dan Bali.
“Saya akan pelajari dululah seperti apa, karena saya nggak menandatangani hasil muswillub itu. Sebelum ada muswillub itu, kan ada surat tugas, saya ndak menandatangani,” kata Arwani.
PPP akan memilih Ketua Umum baru dalam muktamar yang rencananya bakal dilaksanakan pada September atau Oktober mendatang. Pelaksanaan muktamar yang semula direncanakan pada April lalu ini tertunda lantaran sebagian pemilik suara PPP tengah melaksanakan ibadah haji dan fokus menghadapi pilkada ulang.
Baik Arwani maupun Mardiono kini disebut sudah mengantongi sejumlah suara dari total 672 pemilik hak suara PPP di muktamar nanti. Meski begitu, sebagian pemilik hak suara juga diklaim menginginkan adanya nama dari eksternal partai yang muncul sebagai Ketua Umum baru.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengatakan sebagian besar pemilik hak suara partai menginginkan adanya ketua umum baru. Alasannya, kata Rommy, pimpinan PPP saat ini, khususnya Mardiono, telah gagal mempertahankan posisi partai di parlemen.
“Jadi, untuk dimajukan lagi sebagai caketum, jelas sudah sangat tidak layak. Hampir seluruh DPW dan DPC sangat setuju," pungkas Rommy kepada detikX.
