2 hours ago
2
CNN Indonesia
Rabu, 24 Sep 2025 20:57 WIB
Menteri PKP Maruarar Sirait berjanji segera membangun rumah subsidi di Jakarta dan akan menggandeng Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (ANTARA FOTO/FAUZAN).
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara berjanji segera menyiapkan rumah subsidi di perkotaan, termasuk Jakarta.
Ara menyebut Kementerian PKP bakal menggandeng pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan ide tersebut. Skemanya masih dibahas, termasuk dalam pertemuan Ara dengan Komite Tapera.
"Kami berdiskusi tadi bahwa kita ingin buat satu terobosan-terobosan, termasuk dengan pemerintah di daerah, di kota-kota, bagaimana ada rumah subsidi di kota," ungkap Ara di Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Rabu (24/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya sebentar lagi akan ngobrol nih, saya mau ngobrol sama Pak Gubernur Jakarta Mas Pram (Pramono Anung) supaya kita juga bisa bikin program. Sudah dua kali kita ketemu bersama untuk satu terobosan, bagaimana rumah subsidi di kota. Mudah-mudahan ada titik temunya," jelasnya.
Maruarar memastikan bahwa subsidi tersebut akan berbentuk rumah susun (rusun), bukan hunian tapak. Ia berjanji akan segera mengumumkan skema rumah subsidi di perkotaan tersebut, khususnya di Jakarta.
Ia turut meminta bantuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat alias BP Tapera untuk mewujudkan program rumah subsidi di kota.
"Nanti Tapera, Kementerian Keuangan, dan kami bersama pemda-pemda, terutama di daerah perkotaan membuat skema baru untuk rusun, tapi dengan subsidi. Pada waktunya akan saya sampaikan," tandasnya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bakal ada kegiatan akad massal kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Pelaksanaannya dipusatkan di Bogor, Jawa Barat pada Senin (29/9) mendatang.
Kegiatan akad massal yang melibatkan 25 ribu debitur itu juga berlangsung di 90 titik se-Indonesia. Heru menegaskan akad massal itu akan terlaksana setidaknya di 30 provinsi.
"Ini mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar dan kita akan mengundang Bapak Presiden untuk bisa hadir pada kegiatan akad masal KPR FLPP terbesar sepanjang sejarah," jelas Heru.
(skt/dhf)
